Jakarta, (antarasulteng.com) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta pemerintah daerah proaktif mengkonfirmasi data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah sehingga data tetap valid.
"Apabila ditemukan data pemerintah tidak valid, maka pemda dapat mengkonfirmasi mana salahnya, mana penerima manfaat yang tidak memenuhi syarat. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan update datanya, mengingat kemiskinan itu dinamik," kata Mensos dalam keterangan tertulis yanh diterima di Jakarta, Kamis.
Mensos dalam Rapat Koordinasi Sosialisasi dan Evaluasi Bantuan Pangan Non-Tunai di Kota Batam mengatakan, tentunya pemerintah daerah terutama kepala desa yang lebih mengetahui pergerakan data warga miskin di daerahnya.
Menurut dia, konfirmasi penting agar pemuktahiran data warga miskin dapat terus berjalan sehingga bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Seluruh Dinas Sosial, kata dia, telah diberikan kata kunci untuk mengakses Sistem informasi dan konfrmasi data (siskada). Namun Khofifah menilai keberadaan Siskada kurang dimaksimalkan pemerintah daerah.
Data yang masuk akan menjadi rujukan untuk memperbaharui data penerima bantuan sosial sehingga memastikan bantuan tepat sasaran.
Apa yang dilakukan Kementerian Sosial, kata Khofifah, sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin yang mengatur bahwa pemuktahiran data dilakukan dengan masyarakat yang secara pro aktif melaporkan ke desa dan lurah.
Selanjutnya, dibahas dan diputuskan dalam musyawarah desa atau musyawarah kelurahan yang kemudian diteruskan ke camat, bupati, walikota, gubernur dan terakhir ke menteri yang menyelenggarakan urusan bidang sosial.
Menurut Khofifah, jika bantuan sosial diberikan tepat sasaran maka akan lebih signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan rasio gini .
"Siskada ini diluncurkan Desember tahun lalu, harapannya daerah bisa secara mandiri mengupdate data kemiskinan sesuai dinamika status sosial ekonomi masyarakat. Jika masyarakat pasif melaporkan diri, maka lurah dan kades lah yang harus aktif menyisir," ujar Mensos.
Berita Terkait
Mensos: Operasi katarak sebagai bentuk layanan sosial kepada lansia di Parimo
Minggu, 10 Maret 2024 18:14 Wib
Mensos beri hunian baru bagi lansia memprihatinkan di Parigi Moutong
Rabu, 6 Maret 2024 15:50 Wib
Mensos serahkan bantuan rehabilitasi sosial kepada warga di Parimo
Selasa, 5 Maret 2024 20:14 Wib
Masyarakat NTT antusias ikuti operasi katarak
Senin, 18 Desember 2023 14:08 Wib
Menteri Sosial semangati anak pekerja migran juga berhak sukses
Minggu, 5 November 2023 6:33 Wib
Menteri Sosial: Sebagian besar korban TPPO direkrut jadi operator judi daring
Selasa, 19 September 2023 7:10 Wib
Mensos Risma serahkan bantuan atensi untuk balita bocor jantung
Selasa, 27 Juni 2023 8:39 Wib
Pemerintah bantu bangun 100 unit rumah tahan bencana di Malaka
Sabtu, 17 Juni 2023 11:57 Wib