"Selama hampir lima tahun terakhir, LHP Pemkab Parigi Moutong baru bisa memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI," kata Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai pada sosialisasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Parigi, Kamis.
Sosialisasi yang digelar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Parigi Moutong itu dirangkaikan dengan pemberian pengarahan kepada sleuruh kepala desa dan camat tentang pengelolaan keuangan desa Tahun anggaran 2018.
Wabub Badrun Nggai mengaku tak mengetahui pasti apa yang menjadi penyebab sehingga LHP Keuangan Parigi Moutong sampai saat ini belum bisa mendapat opini WTP dari BPK RI, padahal aparatur pemerintah di daerah ini sudah sering mendapat pembekalan tentang pengelolaan keuangan.
Ia berharap, dengan dimulai dari aparat desa yang memperoleh pengetahuan yang memadai tentang penyusunan RAPBDes dan pengelolaan keuangan desa, opini WTP itu bisa dicapai tahun 2018 ini.
"Mudah mudahan melalui sosialisasi ini, aparat desa bisa memperoleh pengetahuan bagaimana menyusun RAPBDes dan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar, sehingga target WTP itu bisa kita capai, karena desa juga menjadi ujung tombak pencapaian WTP," katanya.
Sosialisasi ini menghadirkan nara sumber dari Auditor BPK yang juga menjadi tenaga ahli bidang keuangan Pemda Parigi Moutong yakni Syafruddin Mosii, SE MM dan Asisten Tenaga ahli Drs H Taswin Borman MSi.
Sosialisasi ini diikuti 579 peserta yang terdiri atas para camat, kepala desa dan sekretaris desa.
Absensi bukan tolak ukur utama kedisiplinan ASN
Sementara itu, saat membuka bimbingan teknis arah kebijakan analisis jabatan (Anjab) dalam implementasi penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembahasan analisis beban kerja (ABK) secara efektif, Wabub menekankan soal kedisiplinan ASN dalam melaksnakan tugas.
"Perlu diingat bahwa absensi bukan satu-satunya indikator untuk melihat apakah pegawai tersebut melaksanakan disiplin dan tugasnya dengan baik, tetapi juga mencapaian hasil kerja sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja masing-masing," ujarnya.
Menurut Wabub, untuk mengukur analisis jabatan dan analisis beban kerja harus berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai.
"Untuk itu saya berharap hasil dari analisis jabatan dan beban kerja ini bisa dimplementasikan dengan baik di masing-masing OPD," pintanya.
Wabub minta kepada pimpinan OPD agar pemberian honorarium kepada pegawai tidak tetap harus bisa melihat fakta kinerja mereka di lapangan secara profesional dan proporsional.
Bimtek yang berlangsung sehari tersebut diikuti 130 peserta yang terdiri atas sekretaris dinas, sekretaris camat, kasubag kepegawaian dan kasubag program di masing-masing instansi. (Jeprin/Aco-Humas Pemkab)
