Gubernur minta kepala OPD serius kelola anggaran

Palu,  (Antaranews Sulteng) - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola meminta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih serius dalam mengelola anggaran, khususnya realisasi angggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

"Harus ada langkah-langkah yang siginifikan dalam merealisasikan anggaran," kata Gubernur Longki dalam rilisnya, Jumat, di Palu.

Pernyataan itu juga disampikan Gubernur Longki dalam rapat pimpinan evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA) yang di aula Pogombo Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (15/5) bersama Sekprov Sulteng Moh Hidayat Lamakarate, Asisten Setda Sulteng Faisal Mang dan Bunga Elim Somba, serta dihadiri 50 kepala OPD.

Gubernur Longki merasa prihatin terhadap rendahnya serapan anggaran yang dilaksanakan beberapa OPD, per tanggal 30 April 2018 sebesar 17 persen. Gubernur menjelaskan penutupan beberapa unit pelaksana teknis (UPT) di OPD beberapa bulan lalu, serta dilakukannya pergeseran anggaran di UPT tersebut, tidak menghalangi pencairan anggaran dan menjadi penghalang pada realisasi anggaran.

Gubernur mengharapkan Kepala OPD, agar dapat mencermati realisasi anggaran, serta memberikan arahan agar seluruh kegiatan yang sudah dilakukan pelelangan dan kontrak, agar secepatnya diurus uang mukanya.

Kepala Biro Administrasi, Pembangunan dan Sumber Daya Alam, Sisliandy dihadapan gubernur menyatakan realisasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah per 30 April 2018 sebesar 17 persen.

Struktur APBD Sulteng tahun 2018 sebesar Rp3,823 triliun, dengan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp2,225 triliun atau 58,20 persen, dan belanja langsung sebesar Rp1,597 triliun atau 41,77 persen.

Untuk realisasi April 2018, sebesar Rp657,84 miliar atau sebesar 17 persen. Dimana realisasi fisik sebesar 19,76 persen.

Menurut Sisliandy, realisasi anggaran itu belum sesuai dengan target yang ditetapkan, dimana rendahnya realisasi keuangan dipengaruhi beberapa hal, antara lain proses pengadaan pelelangan.

Sejumlah kegiatan gagal lelang, permintaan uang muka, hingga keterlambatan pelaksanaan pekerjaan serta pergeseran jadwal kegiatan dan realisasi dana hibah. Dimana realisasi APBD Sulteng per triwulan I tahun 2018, berada pada urutan 10 dari 34 provinsi.