Pemda bina keterampilan perempuan Parigi Moutong

id perempuan

Pemda bina keterampilan perempuan Parigi Moutong

Ilustrasi, Sejumlah pengunjung memerhatikan aneka kain tenun hasil karya perempuan penyintas di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (21/4). Pameran yang difasilitasi oleh Solidaritas Korban Kekerasan dan Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Sulteng itu digelar dalam rangkaian peringatan Hari Kartini sekaligus mengenalkan karya kreatif dan bernilai ekonomis para penyintas. ANTARASulteng/Basri Marzuki

Program ini melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat, salah satunya Dinas Pendidikan dan Kebudayan
Parigi,  (Antaranews Sulteng) - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, memberikan pembinaan kepada kaum perempuan di daerah itu melalui pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan perekonomian keluarga.

Salah seorang penjabat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Parigi Moutong di Parigi, Jenin Rugian, Kamis, mengatakan pemberdayaan kaum perempuan dilakukan melalui program peningkatan peran wanita untuk keluarga sehat sejahtera.

"Program ini melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat, salah satunya Dinas Pendidikan dan Kebudayan," kata Jenin.

Ia menjelaskan pembinaan keterampilan sebagai upaya untuk meminimalisasi risiko kekerasan terhadap perempuan di tingat keluarga, melalui pembinaan itu kaum perempuan diharapkan bisa membantu meningkatkan ekonomi keuarga.

"Salah satu faktor pemicu kekerasan dalan rumah tangga adalah persoalan ekonomi, sehingga pemerintah membuka ruang bagi perempuan untuk dilatih membuat produk bernilai ekonomis," tuturnya.

Ia memaparkan kegitan pemberdayaan perempuan juga bekerja sama dengan PKK maupun kelompok dasawisma di kecamatan dan desa.

Pembinaan keterampilan kaum perempuan di Kecamatan Taopa misalnya, memanfaatkan limbah plastik yang diolah menjadi barang bernilai jual.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah untuk melindungi hak-hak perempuan dari tindak kekerasan sangat perlu, hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah Sulteng menyerukan seluruh kabupaten/kota di Provinsi itu mewujudkan kota layak anak.

Dari 13 kabupatan/kota, baru Palu dan Parigi Moutong mencanangkan kotanya menjadi kota layak anak.

Dalam upaya pemenuhan hak perempuan dan anak, pemerintah setempat mempertegas melalui regulasi daerah yang saat ini masih dibahas di tingkat legislatif tentag perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan regulasi tentang kabupaten layak anak.

"Dengan adanya regulasi ini kita harapkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi lagi," ujarnya.