"Kita berharap Presiden segera membentuk Badan Kerja Pemulihan Sulawesi Tengah pascabencana, mengingat rencana dan anggaran sudah siap digelontorkan," ujar Andika, Sekjend Pasigala Centre, di Palu, Jumat.
Dikatakannya, kalau tidak ada lembaga adhoc yang ditempatkan di Kota Palu sebagai penanggung jawab sekaligus implementator program, maka masalah-masalah koordinasi dan komunikasi akan timbul sejak awal seluruh rencana ditetapkan.
Menurut Andika, pembagian kewenangan, pengaturan job description, dan koordinasi antaralembaga tidak mungkin dilaksanakan dari Jakarta.
Apalagi, Sekjen Relawan Seknas Jokowi Sulteng itu, semua proses akan berjalan berdasarkan usulan pemerintah daerah.
"Kesannya, nanti kepala daerah dibuat seperti pengemis, bolak-balik Jakarta - Palu hanya untuk sebuah urusan administrasi," sebut Andika.
Bagi dia, kehadiran Badan Kerja Pemulihan Sulteng Pascabencana, akan meretas gap komunikasi dan koordinasi lintas sektor, dan pembagian kewenangan.
"Jika ada Badan Kerja di Palu, itu akan jauh lebih menghemat waktu dan anggaran, ketimbang, orang lalu lalang ke Jakarta. Secara ekonomi, itu juga akan sangat membantu Sulteng cepat pulih karena anggaran bisa beredar sepenuhnya di Sulteng," kata dia.
Dia mengutarakan seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah, untuk menyudahi rapat-rapat koordinasi yang dipusatkan di Jakarta.
"Bencana gempa bumi, liquifaksi, tanah longsor, tsunami, downlift dan banjir yang terjadi dalam kurun waktu bersamaan itu di Sulteng. Lagu pula tujuan dari Rencana Induk Rehab Rekon itu kan untuk Sulteng, kok rapat dan ngantornya di Jakarta," sebutnya.
Situasi sudah sangat mendesak, kata Andika, sebab masyarakat sudah lebih dari empat bulan hidup di pengungsian. Kehadiran Badan Kerja itu lebih bersifat solutif ketimbang bentuk yang ada sekarang.
