Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPW NasDem Sulteng, Mohammad Hamdin, di Palu, Rabu mengemukakan, dalam silaturahim tersebut, puluhan warga yang hadir dalam pertemuan itu, mendukung Aristan menjadi salah satu kandidat wali kota Palu pada Pilkada serentak tahun 2020.
“Membangun dari pinggiran menjadi alasan utama antusiasme- rakyat mendukung Aristan,” kata Mohammad Hamidn.
Aristan merupakan politisi Partai NasDem di Sulawesi Tengah. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Kepemiluan DPW NasDem Sulteng.
Aristan juga dikenal sebagai tokoh gerakan dan aktivis lingkungan serta agraria di Sulawesi Tengah. Pria jebolan Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Sagarmatha itu pernah menjadi Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng.
Atas pilihannya untuk maju bertarung di pilkada Kota Palu, memuat Partai NasDem memberikan ruang sebesar-besarnya kepada Aristan, untuk melakukan konsolidasi jelang pilkada. Partai itu juga mendukung penuh langkah Aristan.
Hamdin menyebutkan, salah satu warga Besusu Barat, Ros, menyampaikan bahwa Aristan adalah figur yang tepat dan layak memimpin Kota Palu.
"Saya kenal Aristan sebagai salah satu figur yang penuh integritas. Pengabdiannya pada perjuangan pemenuhan hak-hak rakyat tak dapat diragukan lagi. Alasan ini yang melatari dukungan warga terus mengalir untuk mendukungnya,” kata Hamdin meniru ucapan Ros.
Hamdin menyebut, kandidat wali kota yang mengusung gagasan “Palu Baru” ini memang terbilang cukup masif dalam mempersiapkan diri. Semua kelurahan telah didatangi untuk bersilaturahmi dan menyampaikan gagasannya tentang membangun Palu.
“Kita mesti membangun Palu dengan inisiatif-inisiatif dari bawah. Rakyat mesti di beri tempat dalam menentukan, mengontrol dan mengevaluasi segala kebijakan. Membangun dari pinggiran adalah gagasan dimana rakyat di beri kekuasaan dalam memperjuangkan kesejahteraannya,” sebut Aristan.
Selain itu, salah satu program unggulan yang menjadi andalannya adalah RP1 miliar/kelurahan. Distribusi anggaran ini untuk memastikan pembangunan dan pemberdayaan rakyat di lakukan di tingkatan lebih rendah yakni kelurahan.
“kita akan mendorong rakyat bermusyawarah menentukan kebijakan. Anggaran partisipatif seperti ini dapat mengatasi pola penganggaran yang selama ini eksklusif dan tidak transparan. Seluruh komponen rakyat, baik Individu, kelompok masyarakat, organisasi-organisasi rakyat di tingkat kelurahan akan berpartisipasi dalam setiap musyawarah di tingkat kelurahan,” ujar Aristan.
