Palu (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muslimun mempertanyakan penyebab terjadinya keterlambatan pembangunan hunian tetap (huntap) yang dibangun di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu.
"Pemkot Palu harus memberikan penjelasan yang detil kepada masyarakat, mengapa terjadi keterlambatan pembangunan huntap," ucap Muslimun, di Palu, Selasa.
Muslimun yang merupakan Sekretaris Komisi Bidang Pembangunan dan Infastruktur DPRD Palu itu menyebut berdasarkan data yang dimiliki dari Pemkot Palu bahwa, total huntap yang dibangun untuk korban gempa dan likuefaksi Balaroa sebanyak 127 unit.
Dari 127 unit tersebut, ia menguraikan akan dibangun dalam dua tahap. Tahap pertama kurang lebih sekitar 50 unit untuk tahun 2019, dan sisanya akan dibangun pada tahap kedua di tahun 2020.
"Sayangnya, dari target tahap pertama sebanyak 50 unit, yang terealisasi baru sekitar kurang lebih 20 unit. Artinya, belum sesuai target, sementara tahun 2019 sudah mau berakhir," ujarnya.
Ia melanjutkan, pembangunan 127 hunian tetap tersebut dilangsungkan di atas lahan seluas kurang lebih 4,2 hektare dilengkapi dengan sarana umum dan saran sosial termasuk ruang terbuka hijau.
"Berdasarkan informasi yang kami terima bahwa lahan tersebut masih kurang satu hektare, maka pemerintah melakukan penambahan lahan dengan cara pembebasan lahan," sebutnya.
Walau begitu, kata dia Pemkot Palu harus serius dan mempercepat penyelesaian pembangunan hunian tetap tersebut, karena kebutuhan masyarakat atau korban bencana yang sudah sangat mendesak.
"Ini sudah satu tahun lebih, mestinya sudah harus diupayakan secepatnya agar korban dapat segera menempati hunian tetap. Tidak lagi di tenda atau huntara," tambahnya.
Legislator Palu pertanyakan soal keterlambatan pembangunan huntap Balaroa
Sekretaris Komisi Bidang Pembangunan dan Infastruktur DPRD Palu, Muslimun (ANTARA/Muhammad Hajiji)
