"Untuk CPNS yang baru saja menjadi PNS. Segera mempersiapkan diri untuk menyiapkan daftar usulan penilaian angka kredit (DUPAK)," kata Rektor IAIN Palu Prof Dr H Sagaf S Pettalongi MPd di Palu, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan Sagaf pada sambutan pengangkatan CPNS tahun 2018, dirangkaikan dengan pelantikan delapan pejabat di IAIN Palu, Selasa.
Rektor berharap kepada CPNS 2018 yang terdiri dari dosen dan pegawai administrasi melaksanakan tugas dan fungsi, mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.
"Termasuk penyiapan penyusunan DUPAK harus mengacu pada pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian serta pengabdian kepada masyarakat," sebutnya.
Baca juga: 60 calon dosen IAIN Palu ikuti tes baca tulis Alquran
Rektor juga menegaskan bahwa CPNS yang telah diangkat sebagai PNS, tidak boleh menjadikan IAIN Palu sebagai batu loncatan.
PNS yang baru diangkat tidak diperkenankan untuk pindah dengan alasan apapun.
"Sesuai keputusan senat, PNS tidak boleh pindah. Harus mengabdi minimal 25 tahun terlebih dahulu," ujar dia.
Selain mengangkat dan menyerahkan SK CPNS, rektor juga melantik delapan pejabat di lingkungan IAIN Palu.
Mereka adalah Muchlis sebagai Kepala Rumah Moderasi Beragama, M Taufan sebagai Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Muhammad Nur Asmawi sebagai Sekretaris Penjaminan Mutu dan Syaifullah sebagai Kepala UPT Pusat Tekhnologi Informasi dan Data IAIN Palu.
Kemudian, Ichsan Firmansyah M Amin sebagai Kasubag Keuangan dan BMN, Lukman Latif sebagai Kasubbag Tata Usaha, Humas dan Rumah Tangga, Rafiuddin Ibrahim sebagai Kasubbag Organisasi, Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan, Muhdar sebagai Kasubbag Akmah dan Alumni pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
"Pelantikan ini diharapkan memicu semangat untuk meningkatkan kinerja dalam meningkatkan mutu IAIN Palu," imbuhnya.
Baca juga: Seleksi CPNS IAIN Palu berlangsung tertib
Terkait rumah moderasi beragama, rektor mengemukakan hal itu untuk memperkuat konsep dan praktik moderasi beragama.
"Kemenag menganjurkan untuk setiap perguruan tinggi keagamaan Islam negeri membentuk rumah moderasi beragama. Saat ini peraturan ini sedang digodok, di Diktis Kemenag," kata Sagaf.
