Gerindra: Realokasi anggaran tangani COVID-19 di Sulteng sudah tepat

id gerindra, dprd sulteng, realokasi anggaran, corona

Gerindra:  Realokasi anggaran tangani COVID-19 di Sulteng sudah tepat

Seorang relawan Partai Gerindra Sulawesi Tengah menyemprotkan cairan disinfektan di salah satu rumah warga Kota Palu sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus Corona atau COVID-19, Rabu (1/4/2020) ANTARA/HO-Humas DPD Gerindra Sulteng

Palu (ANTARA) - Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulawesi Tengah mengatakan realokasi anggaran atas kebijakan pemerintah setempat untuk penanganan wabah virus corona baru (COVID-19) di provinsi ini sudah tepat.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulteng Abdul Karim Al-jufri melalui keterangan tertulisnya di Palu Kamis mengatakan pihaknya sangat mendukung langkah Pemerintah mengambil satu keputusan dan kebijakan konkret yang dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Sulteng Longki Djanggola Nomor: 903/180/BPKAD tertanggal 1 April 2020 menjadi sikap resmi Fraksi Gerindra.

"Bahkan kami secara internal fraksi akan mengusulkan relokasi 100 persen anggaran perjalanan dinas legislator dari Fraksi Gerindra untuk membiayai program penanganan pandemi COVID-19 di Sulteng," ungkap Abdul Karim.

Kebijakan tentang "refocussing" kegiatan dan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan penanggulangan pandemi virus corona merupakan sikap nyata pemerintah dalam mengatasi persoalan-persoalan krusial seperti saat ini.

Dia menjelaskan ketika isu dan desakan pemberlakuan lockdown masih mengemuka, maka Fraksi Gerindra lebih memilih mewacanakan bahkan mengusulkan realokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulteng tahun 2020 untuk merespon langkah menghambat penyebaran virus itu sehingga tidak berdampak buruk terhadap ekonomi daerah.

"Realokasi anggaran lebih penting ketimbang isu lockdown. Kalau kemudian terjadi lockdown tapi kita belum menyiapkan anggarannya, maka itu sama saja dengan menciptakan masalah yang baru dan lebih besar," kata dia menambahkan.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Sulteng Ambo Dalle mengatakan, pihaknya sejak awal sudah mendesak agar DPRD Sulteng segera menentukan sikap jika kemungkinan situasi terburuk terjadi menghadapi pendemi COVID-19 di daerah ini.

"Kami juga sudah mengusulkan pemotongan perjalanan dinas anggota dewan untuk kepentingan penanggulangan bencana non alam ini. Usulan itu direspon baik pimpinan DPRD Sulteng dan saat ini DPRD masih menunggu skema revisi anggaran dari pihak eksekutif," ujar Ambo.