Ali Masykur Ingatkan Pemda Percepat Serapan Anggaran

id masykur

Ali Masykur Ingatkan Pemda Percepat Serapan Anggaran

Anggota BPK Ali Masykur Musa (antaranews)

Tugas pemerintah mengelola APBN supaya terserap sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi, mempercepat kesejahteraan rakyat
Palu, (antarasulteng.com) - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI Ali Masykur Musa mengingatkan pemerintah daerah agar mempercepat realisasi anggaran belanja daerah untuk mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan takyat.

"Tugas pemerintah mengelola APBN supaya terserap sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi, mempercepat kesejahteraan rakyat," katanya saat tatap muka dengan Gubernur Sulawesi Tengah bersama jajaranya dan BPK perwakilan RI setempat di Palu, Kamis.

Ali Masykur mengatakan saat ini masih terjadi ketimpangan yang cukup lebar antara masyarakat miskin dan kelompok masyarakat kaya.

Dia mencontohkan saat ini dari 120 orang kaya di Indonesia memiliki aset kurang lebih Rp120 triliun. Sementara mayoritas masyarakat asetnya belum tentu bisa mencapai sebanyak itu.

"Kemiskinan absolut masih berkisar 10 persen. Belum lagi setengah absolut. Semuanya kira-kira 30 persen. Tugas kita bagaimana agar gini rasio tidak terlalu melebar," katanya.

Hal itu kata dia bisa ditempuh dengan diintervensi melalui belanja negara yang berpihak pada kepentingan rakyat seperti membangun infrastruktur untuk mempercepat akses pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ali Masykur mengatakan BPK bukanlah lembaga konsultan bagi pemerintah daerah akan tetapi BPK bersedia membantu pemerintah dalam hal perbaikan kualitas laporan keuangan.

Dia mengatakan BPK kini sudah beda dengan BPK sebelum reformasi. Saat ini kata dia, BPK sudah berfungsi menangkal atas penyalahgunaan keuangan negara.

Menurut Ali Masykur BPK dan pemerintah supaya sinergi dalam membangun kesadaran penggunaan uang rakyat sehingga tidak disalahgunakan.

Ali Masykur juga memberi apresiasi kepada pemerintah provinsi Sulawesi Tengah karena perolehan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan hasil pemeriksaan 2012 sudah mencapai 75 persen dari 12 entitas pemeriksaan BPK.(skd)