Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, kembali mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang telah diraih sejak 2017 dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Opini WTP dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, Alhamdulillah Pemkab Sigi bisa mempertahankannya sejak tahun 2017,” ucap Bupati Sigi Mohammad Irwan Lapatta di Sigi, Rabu.
Penyerahan hasil pemeriksaan dokumen keuangan dan asset daerah oleh BPK, dilakukan melalui konferensi virtual, yang diikuti oleh Bupati Sigi Mohammad Irwan Lapatta didampingi Ketua DPRD Sigi Rizal Intjenai berlangsung di Ruang Rapat Bupati Sigi.
Sigi telah meraih opini WTP dalam sebanyak tiga kali berturut-turut selama kurun waktu tiga tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2017.
“Opini WTP berhasil dipertahankan oleh Kabupaten Sigi tiga kali berturut-turut dari tahun 2017, 2018 dan 2019. Hal ini menjadi suatu keberhasilan dan kebanggaan bagi suatu daerah dalam mengelola keuangan dan aset daerah secara transparan dan akuntabel.,” sebut Bupati.
Hal itu diharapkan dapat memberikan motivasi kepada Pemerintah Kabupaten Sigi untuk terus memperbaiki dan mempertahankan prestasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.
“Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Sigi dan masyarakat Sigi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak terkait, yang telah bekerja keras dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah dengan baik sehingga dapat mempertahankan opini WTP untuk yang ketiga kalinya,” ujar dia.
APBD Sigi tahun 2019 senilai Rp1,175 triliun. Tahun 2020, Pemkab Sigi menargetkan APBD mencapai senilai Rp1,229 triliun.
Kemudian PAD Kabupaten Sigi tahun 2019 senilai Rp37,310 miliar. Pemkab Sigi menargetkan PAD tahun 2020 ditaksir mencapai senilai Rp50,885 miliar.
"Komposisi anggaran belanja daerah hingga saat ini masih didominasi belanja pegawai, dan sebagian lagi belanja barang dan jasa," kata Irwan.
Kondisi ini, kata bupati, menyebabkan dana yang tersedia bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan lainnya yang lebih produktif menjadi sangat terbatas.
