Pemerintah Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menggunakan lima pilar dalam menurunkan angka kasus kekerdilan anak atau stunting di daerah itu.
"Lima pilar ini pokok utama dalam mendukung upaya penurunan kasus kekerdilan anak di daerah ini, dan hal itu terbukti setiap tahun kasus stunting dapat ditekan," kata Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai usai rapat koordinasi stunting, di Parigi, Senin.
Dia menjelaskan, pilar-pilar yang diterapkan tersebut yakni komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye komunikasi perubahan perilaku, konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat hingga daerah dan desa.
Lalu, pemenuhan gizi dan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi program.
"Program penanganan kekerdilan untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat," ujar Badrun.
Pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong Irwan memaparkan, program nasional pengentasan kasus kekerdilan akibat tidak terpenuhinya asupan gizi yang cukup, berdampak pada tumbuh kembang anak.
Oleh karena itu, daerah dituntut menekan angka kasus tersebut, dan Sulteng masuk dalam daftar yang menjadi daerah lokus penanganan, salah satunya di Parigi Moutong.
"Sejak program ini masuk, pemerintah daerah fokus melakukan upaya penanganan secara konsisten," kata Irwan.
Di memaparkan, keseriusan Pemkab Parigi Moutong menangani kasus kekerdilan anak sejak empat taun terakhir menunjukkan perubahan yang signifikan dari 34,4 persen di tahun 2017 turun menjadi 33,7 persen di tahun 2018.
Angka presentasi itu terus mengalami progres yang baik, di mana pada tahun 2019 kasus kekerdilan dapat ditekan hingga 21,4 persen dan 2020 semakin menurun hingga di angka 12,5 persen.
"Angka ini telah melampaui target nasional 14 persen, dan keberhasilan ini adalah bukti kerja keras pemerintah setempat mengurangi risiko stunting," demikian Irwan.
"Lima pilar ini pokok utama dalam mendukung upaya penurunan kasus kekerdilan anak di daerah ini, dan hal itu terbukti setiap tahun kasus stunting dapat ditekan," kata Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai usai rapat koordinasi stunting, di Parigi, Senin.
Dia menjelaskan, pilar-pilar yang diterapkan tersebut yakni komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye komunikasi perubahan perilaku, konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat hingga daerah dan desa.
Lalu, pemenuhan gizi dan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi program.
"Program penanganan kekerdilan untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat," ujar Badrun.
Pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong Irwan memaparkan, program nasional pengentasan kasus kekerdilan akibat tidak terpenuhinya asupan gizi yang cukup, berdampak pada tumbuh kembang anak.
Oleh karena itu, daerah dituntut menekan angka kasus tersebut, dan Sulteng masuk dalam daftar yang menjadi daerah lokus penanganan, salah satunya di Parigi Moutong.
"Sejak program ini masuk, pemerintah daerah fokus melakukan upaya penanganan secara konsisten," kata Irwan.
Di memaparkan, keseriusan Pemkab Parigi Moutong menangani kasus kekerdilan anak sejak empat taun terakhir menunjukkan perubahan yang signifikan dari 34,4 persen di tahun 2017 turun menjadi 33,7 persen di tahun 2018.
Angka presentasi itu terus mengalami progres yang baik, di mana pada tahun 2019 kasus kekerdilan dapat ditekan hingga 21,4 persen dan 2020 semakin menurun hingga di angka 12,5 persen.
"Angka ini telah melampaui target nasional 14 persen, dan keberhasilan ini adalah bukti kerja keras pemerintah setempat mengurangi risiko stunting," demikian Irwan.
