Fraksi NasDem DPRD Sulteng: OPD harus mampu terjemahkan visi gubernur

Palu (ANTARA) - Fraksi Partai NasDem di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menilai organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulteng harus mampu menerjemahkan visi Gubernur Sulteng ke dalam setiap kebijakan dan program strategis.

"Visi “gerak cepat menuju Sulteng lebih sejahtera dan lebih maju” yang dijabarkan dalam sembilan misi, dalam implementasinya  mesti didukung oleh kesiapan dari masing-masing OPD dalam menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas serta tolok ukur pencapaiannya," kata Juru Bicara Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Sulteng Imam Kurniawan Lahay, di Palu, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan Imam Kurniawan Lahay, merupakan salah satu poin pandangan umum Fraksi NasDem DPRD Sulteng atas pidato pengantar pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026, yang dibacakan oleh Gubernur Sulteng Rusdy Mastura, dalam rapat paripurna, di Palu, Rabu.

Imam mengatakan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulteng harus mampu membuat program strategis dan sistematis untuk menyukseskan visi Gubernur Sulteng Rusdy Mastura yakni “Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju".

"Maka, peran Bappeda mesti dioptimalkan dalam mengevaluasi program setiap OPD agar sasaran visi dan misi dapat tercapai," ujar Imam.

Fraksi NasDem menilai program pembangunan yang disusun dalam Rancangan Peraturan Daerah RPJMD tahun 2021-2026, telah dibangun atas semangat filosofi 'money follow program follow result'. Artinya, Pemerintah Provinsi Sulteng telah melakukan pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program dan kegiatan strategis yang terkait langsung dengan prioritas daerah, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Imam juga mengatakan Fraksi NasDem telah mencermati permasalahan pembangunan daerah, di mana terjadi 'gap expectationya' itu kesenjangan harapan kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan.

Ia menyebut permasalahan umum yang dihadapi pemerintah provinsi antara lain pertumbuhan ekonomi selama periode 2016-2020 mengalami kecenderungan penurunan dari 9,94 persen pada tahun 2016 menjadi 4,84 persen pada tahun 2020.

Kemudian, lanjut dia, masih tingginya angka kemiskinan di Sulteng mencapai 13,06 persen, yang berada di atas angka kemiskinan nasional yang mencapai 10,19 persen, tingkat penganggguran terbuka masih cukup tinggi yakni 3,26 persen pada tahun 2016, naik menjadi 3,77 persen pada tahun 2020, serta tingginya angka stunting mencapai 25.000 balita atau 16,2 persen pada tahun 2020, dan persoalan-persoalan lain yang perlu mendapat perhatian serius.

"Oleh karena itu, sangatlah tepat penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026, sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis yang menjadi tantangan utama untuk diselesaikan pada lima tahun ke depan," ujarnya.

Ia mengatakan Fraksi NasDem juga mengapresiasi 'sense of crisis' Gubernur dan Wakil Gubernur dengan melakukan sejumlah langkah cepat menangani persoalan kebencanaan.

"Kami menilai perlu ditingkatkan lagi respon cepat BPBD dalam penanggulangan bencana (terpusat pada tanggap darurat dan pemulihan) seperti banjir dan tanah longsor. Tetapi, tidak kalah penting adalah orientasi kita pada paradigma preventif (pengurangan resiko dan kesiap-siagaan) melalui program-program pengurangan resiko bencana yang terencana," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Imam, Fraksi NasDem menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.