Palu (ANTARA) - Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, membentuk tim percepatan penurunan kasus stunting demi mempercepat penanganan kasus itu.
"Pencapaian target penurunan stunting di wilayah Kabupaten Sigi menjadi tanggung jawab kita semua," ucap Bupati Sigi Mohamad Irwan, di Palu, Selasa.
Mohamad Irwan mengemukakan mengatakan stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah lima tahun, akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 hari pertama kelahiran.
Angka kekerdilan di Kabupaten Sigi pada 2019 untuk anak usia 0-23 bulan sebesar 20,2 persen dan pada 2020 terjadi penurunan menjadi 16,6 persen, pada 2021 menjadi 14,4 persen.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi 25 desa yang ditetapkan sebagai lokus penanganan stunting terdapat di sembilan kecamatan meliputi Kecamatan Sigi Biromaru, Nokilalaki, Palolo, Dolo Selatan, Marawola Barat, Kulawi, Gumbasa, Dolo Selatan dan Dolo.
Pemerintah Pusat terkait penurunan angka stunting nasional menjadi 14 persen pada tahun 2024
BKKBN Provinsi Sulteng menyatakan menurut hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia, angka kasus stunting di Indonesia sudah turun dari 27,67 persen pada tahun 2019 menjadi 24,40 persen pada tahun 2021.
Angka kasus kekerdilan di Provinsi Sulawesi Tengah masih 29,7 persen, lebih tinggi dari angka nasional.
Kepala BKKBN Provinsi Sulteng mengemukakan dalam upaya menurunkan angka kasus kekerdilan di Sulawesi Tengah, BKKBN selama 1 April sampai 31 Mei 2021 mendata 733.776 keluarga.
Pendataan mencakup individu dalam keluarga, umur perkawinan, jumlah anak, kesertaan dalam program keluarga berencana, dan risiko stunting.
"Data tersebut tentunya sangat bermanfaat untuk dipergunakan dalam penetapan sasaran program karena berupa data keluarga by name by address (berdasar nama dan alamat)," kata Tenny.
BKKBN Sulawesi Tengah, menurut dia, membentuk 2.402 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang beranggotakan bidan, kader PKK, dan kader keluarga untuk mendukung penanganan stunting.
