Palu, (antarasulteng.com) - Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015 kembali mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Tengah Bayu Sabartha pada rapat paripurna istimewa penyerahan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah 2015 di Palu, Rabu, mengatakan pencapaian WTP tersebut adalah yang kedua kalinya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Gubenur Longki Djanggola, Wakil Gubernur Sudarto, Plt Sekretaris Provinsi Derry Djanggola dan unsur kepala satuan perangkat daerah lainnya.
Bayu mengatakan perubahan sistem akuntansi dari `cash toward accrual` menjadi `acrual` tidak berdampak signifikan terhadap kualitas laporan yang disajikan.
"Ini bisa dicapai karena terdapat sinergi yang matang antara pemerintah provinsi dan seluruh pemangku kepentingan termasuk BPK," katanya.
Menurut Bayu meski pemerintah daerah menerima predikat tersebut namun BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang hendak menjadi perhatian ke depan.
BPK menilai masih ada kelemahan pengendalian atas penatausahaan barang persediaan.
Selain itu juga terdapat pengelolaan data base pajak kendaraan bermotor pada dinas pendapatan belum mendukung optimalisasi penagihan piutang dan pemungutan pajak kendaraan bermotor.
BPK juga masih menemukan pertanggungjawaban belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang belum dilengkapi laporan penggunaan dana, pengelolaan investasi permanen pada PT. Pembangunan Sulteng tidak memadai dan pemanfaatan aset tetap belum disertai perjanjian.
Menurut Bayu, sebagian besar kelemahan tersebut telah diperbaiki oleh pemerintah daerah Sulawesi Tengah.
Bayu mengatakan hasil penyusunan laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan.
Pemerintah daerah juga dinilai telah menyusun dan merancang unsur-unsur pengendalian intern yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.
Sementara itu Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyambut gembira atas hasil kerja keras jajaran pemerintah daerah tersebut sehingga kinerja laporan keuangan dari tahun ke tahun semakin membaik.
Selama periode jabatan Longki Djanggola (2011-2015) sudah tiga kali meraih WTP yakni pada tahun anggaran 2012, 2014 dan 2015. Sementara tahun 2011 dan 2013 dalam status wajar dengan pengecualian (WDP).
Laporan Keuangan Pemprov Sulteng Raih WTP Lagi
Ini bisa dicapai karena terdapat sinergi yang matang antara pemerintah provinsi dan seluruh pemangku kepentingan termasuk BPK
