Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyambut baik dan mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet segmen UMKM di bank, sebagai salah satu mendorong laju pertumbuhan kredit kepada UMKM.
Bahkan sejak 2021, Perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk meninjau kembali soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
Dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan segmen UMKM, khususnya mikro dan ultra mikro, masih memiliki peluang besar dalam pembiayaan. Kendati demikian di segmen UMKM sendiri masih ada masalah meminjam dan tidak terbayar.
Di sisi lain, BRI yang merupakan bank pemberdaya UMKM sekaligus perusahaan milik negara, tidak berani menghapuskan kredit macet tersebut karena dapat masuk sebagai aset negara.
"Maka butuh kebijakan seperti rencana pemerintah tersebut, sehingga akan menambah daya jelajah dan konsumsi kredit UMKM di masa yang akan datang. Kami telah lama memperjuangkan hal ini (hapus buku dan hapus tagih), jadi kami menyambut baik rencana tersebut,” ujar Sunarso.
Hal ini mengingat UMKM merupakan tulang punggung ekonomi negara. Saat ini kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di sekitar 60 persen dan menyerap 96 persen tenaga kerja nasional.
Dengan demikian, kata dia, dukungan pemberian pendanaan kepada UMKM akan mendorong roda perekonomian Indonesia.
Hingga kuartal I-2023, BRI mencatat pertumbuhan kredit di sektor UMKM sebesar 9,6 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) mencapai Rp989,6 triliun. Jumlah tersebut mengambil porsi 83,86 persen dari total kredit BRI.
Adapun motor utama pertumbuhan kredit BRI yaitu segmen mikro yang mencapai 11,18 persen (yoy). Perseroan menargetkan porsi kredit UMKM dapat terus tumbuh hingga mencapai sekitar 85 persen dari total portofolio kredit perseroan pada 2024.
Sunarso menilai, jika kebijakan baru tersebut diterapkan, segmen UMKM dapat lebih berani mengakses pendanaan, sehingga akan mendorong pertumbuhan kredit yang diproyeksikan pemerintah untuk dapat mendorong roda perekonomian di tataran pelaku ekonomi akar rumput.
Rencana pemerintah menghapus kredit macet UMKM telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Berita Terkait
KDRT masih dianggap urusan pribadi kendala implementasi UU PKDRT
Kamis, 14 September 2023 6:16 Wib
Masih ada masyarakat yang menganggap KDRT wajar terjadi
Selasa, 5 September 2023 7:25 Wib
Dua Kepala daerah di Indonesia tanggapi usulan peniadaan jabatan gubernur
Rabu, 1 Februari 2023 5:28 Wib
BKN sebut penghapusan honorer untuk benahi sistem kepegawaian
Sabtu, 18 Juni 2022 6:48 Wib
ASITA Kalbar: Penghapusan syarat PCR tingkatkan kunjungan wisatawan
Kamis, 10 Maret 2022 12:27 Wib
Anggota DPD usulkan hapus premium berbasis kondisi daerah
Senin, 27 Desember 2021 15:20 Wib
Permendikbudristek PPKS pastikan hak warga terjaga
Senin, 8 November 2021 15:40 Wib
Ekonom: Penghapusan pajak UMKM sudah tepat
Minggu, 17 Oktober 2021 15:45 Wib