Jakarta (antarasulteng.com) - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara
mengatakan akan menyewa satelit internet berkecepatan tinggi pada 2019
untuk sementara waktu guna mempercepat layanan ke berbagai instansi
seperti sekolah, desa dan puskesmas yang belum terakses internet,
sebelum meluncurkan satelit sendiri pada 2021-2022.
Menurut Rudiantara di Jakarta, Rabu, pemerintah telah mengagendakan
proses dimulainya peluncuran satelit internet berkecepatan tinggi pada
2018 dan diperkirakan peluncuran satelit baru akan dilakukan pada akhir
2021 atau awal 2022.
"Pada 2018 kita akan tetapkan siapa yang akan menjadi badan usaha
untuk merancang membangun, meluncurkan dan mengoperasikan satelit, yang
satelitnya diluncurkan perkiraannya akhir 2021 atau awal 2022," katanya.
Untuk itu, sebelum, satelit berkecepatan tinggi yang diluncurkan
oleh Indonesia tersebut mengangkasa, pihaknya akan menyewa satelit pada
2019. Sehingga nantinya, ketika satelit telah diluncurkan dan
mengangkasa, maka layanan dapat dipindahkan dengan cepat.
Dengan demikian, menurut dia, hal ini akan mempercepat layanan
internet berkecepatan tinggi yang dibutuhkan oleh berbagai instansi
seperti sekolah dan madrasah, puskesmas, Polres, Polsek, Kodim maupun
desa yang kini belum memperoleh akses.
"Lumayan itu ada waktu tiga tahun, nanti kita cari satelit siapa
yang bisa kita sewa, jadi setelah satelit kita di atas tinggal
memindahkan ke satelit kita, karena kan layanan ini harus
secepat-cepatnya, infrastruktur harus dibangun secepat-cepatnya, agar
kita bisa kompetisi," katanya.
Ia mengatakan, pada 2019 secara bertahap berbagai instansi tersebut
akan terlayani sehingga pada 2024 nantinya semua sudah harus terhubung
dengan internet berkecepatan tinggi.
Menurut dia, terdapat sekitar 140-150 ribu titik baik sekolah,
puskesmas maupun desa yang nantinya terhubung dengan internet kecepatan
tinggi.
Sementara itu, antena yang menjadi pendukung untuk internet di titik
tersebut, nantinya harus diproduksi di daerah-daerah untuk
mengembangkan perekonomian.
"Bayangkan 140 ribu-150 ribu antena kita butuhkan, kalau harga
antena satu Rp2 juta, Rp3 juta, sudah berapa ratus miliar akan kita
sebar ini ke daerah," katanya.(skd)
Berita Terkait
Menkominfo ajak diaspora jadi bagian transformasi digital nasional
Jumat, 1 Maret 2024 8:39 Wib
Menkominfo janji segera tindaklanjuti Perpres "Publisher Rights"
Rabu, 21 Februari 2024 11:59 Wib
Menkominfo sebut kritik masyarakat sehatkan pelaksanaan demokrasi
Rabu, 14 Februari 2024 16:08 Wib
Menkominfo pastikan jaringan dan ruang digital aman di Pemilu 2024
Rabu, 14 Februari 2024 13:10 Wib
Menkominfo ajak masyarakat waspadai hoaks di masa tenang Pemilu 2024
Senin, 12 Februari 2024 14:22 Wib
Menkominfo tegaskan bansos El Nino tidak terkait kampanye pemilu
Selasa, 6 Februari 2024 6:06 Wib
Menkominfo tegaskan pemerintah konsisten berantas judi online
Selasa, 6 Februari 2024 6:04 Wib
Kemenkominfo gaet Gen Z Makassar deklarasikan pemilu damai
Sabtu, 3 Februari 2024 14:47 Wib