Poso, (Antarasulteng.com) - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pemerintah Kabupaten Poso sepakat merawat dan memelihara kerukunan keberagamaan untuk perdamaian di Poso.
Wakil Bupati Poso T Samsuri pada dialog penguatan kearifan lokal untuk menangkal radikalisme di Poso, Jumat, menyatakan kehidupan keberagamaan berlangsung damai beberapa tahun terakhir tanpa ada gesekan di masyarakat.
"Kabupaten Poso kerukunan keragaman saat ini damai, hampir tidak pernah terjadi kekacauan," ungkap T Samsuri.
Samsuri menyebut Pemkab Poso telah menguji keragaman dan keberagamaan untuk kedamaian, dengan melakukan berbagai kegiatan besar di daerah tersebut.
"Kemarin ada konser musik sifatnya hiburan dalam rangka Tour De Central Celebes, diisi oleh Slank dan Ungu. Semuanya berlangsung damai," ujarnya.
Kedamaian dan ketentraman Kabupaten Poso telah diuji dengan agenda besar dengan hasil memuaskan tanpa ada penolakan dan gesekan di masyarakat.
Dirinya berharap agar komunikasi dan koordinasi dengan FKUB dalam rangka memelihara dan meningkatkan kualitas kerukunan terus terjalin dengan baik.
"Ini semua berjalan baik tidak ada masalah - masalah. Kami harap selalu berkoordinasi dengan FKUB," katanya.
Ia menegaskan Poso semakin hari semakin kondusif. Namun hal itu jangan sampai membuat pemerintah terlena dan lalai.
Karena itu intelijen daerah terus melakukan deteksi terhadap potensi - potensi gesekan di masyarakat. Laporan dan hasil dari identifikasi dari intelijen, ditindaklanjuti oleh pemkab mengambil langkah dengan melibatlan FKUB untuk membahas polemik di masyarakat.
"Kami selalu ingatkan masyarakat bahwa budaya kita sangat baik untuk persatuan, budaya kita menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan perdamaian," tegasnya.
Sementara itu Ketua FKUB Sulawesi Tengah Jamaluddin Mariadjang menerangkan, Kabupaten Poso menjadi laboratorium kebangsaan.
Poso menjadi salah satu daerah yang kaya akan kearifan lokal dan khasanah budaya, untuk perdamaian.
"FKUB mengapresiasi komitmen Pemkab Poso yang bersedia untuk bersama - sama FKUB merawat kerukunan beragama," sebutnya.
Lebih lanjut dia menguraikan peran pemerintah harus ditingkatkan dalam mewujudkan keharmonisan kerukunan beragama.
"Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat, memberikan tanggung jawab kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah," terangnya.
FKUB - Pemkab Sepakat Pelihara Kerukunan Di Poso
Ketua FKUB Sulteng Drs Jamaluddin Mariadjang MSI menyampaikan materi peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama nomor 9 dan 8 pada kunjungan persaudaraan FKUB di Unsimar, di hadiri Wabup Poso T Samsuri, Jumat 17/11. (Muhammad Hajiji/antarasulteng.com)
