Yangon (antarasulteng.com) - Myanmar harus menjamin hak setara untuk semua
orang di negara bagian Rakhine di tengah makin mengerucutnya pembicaraan
mengenai repatriasi 620 ribu muslim Rohingya yang mengungsi ke
Bangladesh, kata duta besar Uni Eropa untuk Myanmar Kristian Schmidt,
Kamis, seperti dikutip Reuters.
Schmidt yang baru menjabat dua
bulan lalu itu juga menyeruksan pemerintahan pimpinan Aung San Suu Kyi
untuk menghapus jarak antara komunitas Budha dan muslim di Rakhine.
Dia
mengungkapkan pemulangan pengungsi semestinya sukarela dan setiap
keterlibatan badan-badan PBB dalam proses repatriasi itu akan sangat
bermanfaat.
Kesepakatan antara Bangladesh dan Myanmar itu juga
menyebut badan urusan pengungsi UNHCR, namun tidak menyebutkan secara
spesifik peran badan itu.
Schmidt menyatakan Myanmar harus
mengatasi akar masalah krisis Rakhine seperti diskriminasi yang
berlangsung lama terhadap warga Rohingya termasuk pembatasan ruang gerak
dan akses ke pendidikan.
"Prioritas utama yang adalah kewajiban
otoritas lokal dan pemerintah persatuan menegakkan aturan hukum,
pemerintah sipil yang tidak diskriminatif dan hak-hak yang setara untuk
semua orang," kata Schmidt.
"Ada akar masalah yang harus
diselesaikan di negara bagian Rakhine sehingga ketika pengungsi kembali
mereka tidak kembali ke situasi ex ante (situasi yang pernah dialami),"
sambung dia. (skd)
Berita Terkait
JPU: Tiga WNA didakwa selundupkan imigran Rohingya ke Aceh
Rabu, 6 Maret 2024 15:54 Wib
Belasan warga Muslim Rohingya tewas akibat serangan tentara Myanmar
Minggu, 28 Januari 2024 16:30 Wib
Selidiki status pengungsi Rohingya sesuai aturan internasional
Senin, 15 Januari 2024 14:03 Wib
Dunia harus ambil tindakan konkret atas Myanmar
Minggu, 31 Desember 2023 13:25 Wib
Pengungsi Rohingya yang diduga memiliki KTP mesti ditelisik
Senin, 18 Desember 2023 14:10 Wib
Presiden Jokowi: Isu Rohingya relevan dibicarakan dalam KTT ASEAN-Jepang
Sabtu, 16 Desember 2023 10:30 Wib
Menlu RI: Akar masalah pengungsi Rohingya harus diselesaikan
Kamis, 14 Desember 2023 15:12 Wib
MenkumHam waspadai adanya pelanggaran HAM terkait pengungsi Rohingya
Senin, 11 Desember 2023 7:27 Wib