Palu, (Antaranews Sulteng) - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah Sofyan Farid Lembah meminta PN Palu untuk mengembalikan dana-dana yang telah dipungut dari pengurusan surat keterangan di Pengadilan Negeri Palu yang masuk dalam penerimaan negara bukan pajak.
Menurut dia di Palu, Senin, PN Palu mengaku sudah mengeluarkan sekitar 600 surat keterangan (suket) tidak pernah dipidana bagi warga dalam kurun waktu Januari sampai Juli 2018. Suket itu diperlukan untuk berbagai macam keperluan dan tujuan.
Oleh pihak PN, warga yang mengambil surat keterangan tersebut, dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp5.000 per orang.
Namun Mahkamah Agung (MA) telah menegaskan bahwa surat keterangan tersebut gratis dan Pengadilan dilarang memungut biaya.
MA telah menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2016 terhadap Semua Jenis Surat Keterangan. Termasuk, syarat untuk pencalegan.
SEMA Nomor 2 Tahun 2018 tersebut diterbitkan pada 4 Juli 2018.
MA menegaskan, apabila Pengadilan telah terlanjur memungut biaya kepada para pemohon, maka dengan alasan apapun pengadilan diminta untuk mengembalikannya.
Pengurusan itu tidak dibebani biaya apapun kepada para pemohon dan merupakan pengecualian terhadap ketentuan huruf E angka 12 dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
Jika dihitung per orang, maka pungutannya terbilang kecil karena hanya Rp5.000.
Tapi kalau dikalikan sampai 600 orang, sudah berapa tapi `kan untuk dikembalikan satu demi satu kepada orangnya agak susah dan yang bersangkutan pasti malulah mengambil kembali," kata Sofyan.
Untuk itu, dia menyarankan agar pihak PN berkoordinasi terlebih dahulu sekaitan dengan pengembalian tersebut.
Karena mengingat SEMA ini juga baru terbit maka perlu dikonsultasikan dulu. Bisa saja disumbangkan ke panti asuhan supaya lebih bermanfaat. Atau laporkan saja ke KPK sebagai setoran ke kas negara lewat KPK, daripada jadi temuan KPK nanti," tutup Sofyan.
Berita Terkait
Ombudsman sidak SPBU di Kota Palu pastikan penjualan BBM sesuai takaran
Kamis, 28 Maret 2024 3:19 Wib
Sekjen Ombudsman RI paparkan poin penting untuk revisi UU
Rabu, 6 Maret 2024 15:51 Wib
ANTARA jaga muruah berita positif mengawal negeri
Selasa, 5 Maret 2024 7:02 Wib
Rutan Donggala gelar sosialisasi budaya pelayanan prima bersama Ombudsman
Kamis, 29 Februari 2024 17:47 Wib
Kemenkumham Sulteng-Ombudsman RI sinergi tingkatkan pelayanan publik
Kamis, 7 Desember 2023 14:54 Wib
UIN Datokarama Palu-Ombudsman kerja sama tingkatkan kualitas layanan publik
Minggu, 3 Desember 2023 11:06 Wib
Forkom AMNu Sulteng bersinergi dengan Ombudsman awasi pelayanan publik
Selasa, 28 November 2023 14:18 Wib
Ombudsman: Mentan sediakan benih pakai dana pribadi Rp36 miliar
Kamis, 23 November 2023 12:24 Wib