"Korban bencana yang rumahnya rusak berat, sedang dan ringan, minggu depan akan diberikan dana stimulannya untuk memperbaiki rumahnya," kata Wapres kepada wartawan usai memimpin rapat tertutup percepatan pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana di Kantor Gubernur Sulteng di Palu, Kamis (31/1) petang.
Wapres yang didampingi Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengemukakan bahwa semua korban gempa bumi, tsunami dan likuefaksi yang rumahnya rusak dan lokasinya masuk dalam zona aman likuefaksi dan tsunami, akan mendapat stimulan masing-masing Rp50 juta untuk yang rusak berat, Rp25 juta untuk rusak sedang dan Rp10 juta yang rusak ringan.
"Jumlah ini sudah standar dan sama di seluruh Indonesia. Aturannya begitu," katanya.
Sedangkan bagi korban bencana yang rumahnya hilang atau terletak di lokasi yang berbahaya (zona merah) akan direlokasi dan mendapatkan hunian tetap (huntap) yang nilainya Rp50 juta, belum termasuk lahan 150 meter persegi.
Para korban bencana yang direlokasi ke huntap, kata Jusuf Kalla, akan diberi kuasa penuh atas lahan dan rumah tersebut sehingga tidak akan diberi dana stimulan lagi.
Baca juga: Korban jiwa bencana Sulteng capai 4.340 orang
Baca juga: Kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana Sulteng Rp40 T
Baca juga: Bappenas minta Pemda Sulteng revisi data kerugian akibat bencana
Huntap sendiri akan dibangun oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR dan pihak swasta/donatur dengan disain yang sama dan didirikan di atas lahan yang sudah dinyatakan aman untuk dihuni.
Semua lokasi hunian tetap, kata Wapres, akan dilengkapi dengan fasilitas umum, jalan lingkungan, drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sekolah, taman dan rumah ibadah.
Selain dana stimulan untuk perbaikan rumah, JK mengatakan bahwa pemerintah juga akan mencairkan santunan kematian bagi korban meninggal dunia masing-masing Rp15 juta yang akan diberikan kepada ahli waris masing-masing.
Wapres mengemukakan bahwa rapat yang baru saja dipimpinnya itu membahas langkah-langkah percepatan pemulihan dan rekonstruksi yang ditargetkan tuntas dalam tempo dua tahunb ke depan.
"Sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam program rekonstruksi yang sedang dikerjakan," ujarnya menjawab pertanyaan wartawan.
Rapat tersebut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Wali Kota Palu, Bupati Donggala, Bupati Sigi, dan Wakil Bupati Parigi Moutong.
Sebelum menggelar rakor, Wapres JK dan dan rombongan meninjau pengerjaan hunian sementara dan calon lokasi pembangunan hunian tetaop di Kelurahan Duyu, Kota Palu.
