Palu (ANTARA) - Sebanyak 50 anggota DPRD Morowali dan Morowali Utara hasil Pemilu 2019 mengikuti orientasi dan pembekalan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Morowali dan Morowali Utara bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Kegiatan tersebut berlangsung selama empat hari di salah satu hotel di Kota Palu dan dibuka pada Senin (16/9) oleh Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola.
Longki berharap para anggota DPRD kabupaten yang terpilih pada pemilu 2019 dapat menyesuaikan diri dengan sejumlah peraturan yang ada, mengingat peraturan tersebut bersifat dinamis dan senantiasa berubah-ubah.
Gubernur juga berharap orientasi tersebut dapat meningkatkan sinergitas anggota DPRD terpilih dengan pemerintah kabupaten/kota dalam menuntaskan visi misi pemerintah daerah.
"Saat ini berapa banyak anggota DPR, DPRD yang terjerat kasus. Mari kita belajar mengingat itu semua, kenapa banyak oknum anggota DPR maupun DPRD terjerat dengan kasus-kasus karena mereka seperti mengabaikan atau lalai akan tugas dan fungsinya," kata Gubernur.
Akibatnya kata Longki, terjadi kolusi dan sebagainya dan pada akhirnya para oknum anggota DPR tersbut terjerat kasus atau masalah hukum lainnya.
"Sebenarnya kalau mereka paham dan sadar dengan tugas pokok dan fungsinya mereka tidak akan terperangkap situasi tersebut," katanya.
Baca juga : Anggota DPRD Palu terpilih diingatkan isi pidato Umar bin Khattab
Baca juga : Aset DPRD Palu dicuri, diduga ulah oknum anggota dewan
Gubernur menganggap kegiatan orientasi dan pembekalan tersebut sangat penting untuk menjadi bekal anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.
Selain itu, orientasi dan pembekalan itu juga dapat dijadikan media untuk berdialog dan diskusi terkait masalah yang dihadapi, tugas dan fungsi anggota DPRD terutama untuk para anggota DPRD periode sebelumnya yang saat ini terpilih kembali.
Sementara itu Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Tengah Dra Novalina MM mengatakan, orientasi anggota DPRD ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 133 tahun 2017 tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD rovinsi dan DPRD kabupaten kota.
Selain itu, orientasi dan pembekalan tersebut juga sebagai proses pengenalan dan pendalaman tugas-tugas anggota DPRD sesuai kewenangannya.
Sebagai penyelenggara kata dia, pemerintahan daerah berharap dapat mendorong semangat pengabdian anggota DPRD untuk melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI, serta memantapkan fungsi DPRD dalam hal pembuatan Perda, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan.***
DPRD Morowali dan Morowali Utara ikuti pembekalan dan orientasi
Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola saat membuka orientasi bagi 50 anggota DPRD Morowali dan Morowali Utara hasil pemilu 2019 di salah satu hotel di Kota Palu, Senin. (HumasProv)
Saat ini berapa banyak anggota DPR, DPRD yang terjerat kasus. Mari kita belajar mengingat itu semua, kenapa banyak oknum anggota DPR maupun DPRD terjerat dengan kasus-kasus karena mereka seperti mengabaikan atau lalai akan tugas dan fungsinya
