Bank Mandiri beri keringanan pembayaran utang korban bencana

id Bank Mandiri,gempa palu,debitur,pembayaran utang

Bank Mandiri beri keringanan pembayaran utang  korban bencana

Kepala Transaksi dan Konsumen Regional, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional X Sulawesi dan Maluku  Noviandhika Sukanto memberikan keterangan pers usai mengikuti Focus Group Discussion yang diselenggaran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk bekerjasama dengan Universitas Tadulako di gedung Pusat Media Untad, Kamis (17/10). (ANTARA/Rangga)

Mereka kita berikan keringanan berupa ditunda pembayaran pokok dan bunganya sampai waktu tertentu, namun kita ikuti ketentuan itu
Palu (ANTARA) - Bank Mandiri memberikan keringanan pembayaran utang kredit kepada debitur terdampak bencana gempa, tsunami dan likuefaksi pada 28 September 2018 yang ada di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala (Pasigala).

Kebijakan tersebut berupa penundaan pembayaran terhadap debitur yang terdampak bencana, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun.

''Ada empati dari kami tentunya dari kesulitan yang saat ini mereka hadapi," kata Kepala Transaksi dan Konsumen Regional Bank Mandiri Regional X Sulawesi dan Maluku Noviandhika Sukanto di  Universitas Tadulako, Palu, Kamis.

Ia menyebut berdasarkan data yang mereka peroleh ada sebanyak 11.000 debitur di wilayah Palu, Sigi, dan Donggala, yang dampak bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuefaksi.

Noviandhika menerangkan kebijakan khusus yang diberikan itu tentunya berdasarkan kondisi dan realita yang dialami oleh para debitur terdampak bencana. Oleh karena itu, pihaknya masih terus terus melakukan penilaian dan kunjungan ke tempat kerja, tempat usaha, maupun tempat tinggal para debitur.

''Mereka kita berikan keringanan berupa ditunda pembayaran pokok dan bunganya sampai waktu tertentu, namun kita ikuti ketentuan itu,'' katanya.

Sampai saat ini, dari 11.000 debitur yang terdampak, lanjutnya, 7.500 debitur sudah mengikuti program kebijakan khusus tersebut dan evaluasi terhadap kebijakan yang menyasar mereka juga terus dilakukan sejak enam bulan hingga satu tahun terakhir ini.

''Ada mekanisme penyelesaian hapus buku, bahkan sampai hapus tagih. Namun, balik lagi kita evaluasi dulu.''tambahnya.

Baca juga: Terus dicari jalan keluar bagi debitur korban bencana Sulteng
Baca juga: Gubernur harap bank Sulteng beri kelonggaran debitur
Baca juga: Perusahaan pembiayaan diminta mendata debitur terdampak gempa
Baca juga: OJK minta perusahaan pembiayaan data debitur terdampak gempa