"KPH Banawa Lalundu dalam tekhnis pengelolaan hutan melibatkan masyarakat, termasuk dalam mengelola HHBK sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sekaligus upaya pelestarian hutan," ucap Direktur Kesatuan Pengelolaah Hutan Produksi (KPHP) Kementerian LHK Drasospolino, di Palu, Selasa.
Kementerian LHK lewat Direktur KPHP Drasospolino telah meninjau kawasan hutan yang dikelola KPH Banawa Lalundu, serta melihat pengelolaan jasa lingkungan, serta pelibatan masyarakat dalam mengelola HHBK. Peninjauan itu berlangsung di Donggala, Senin.
Peninjauan itu dalam rangka memastikan adanya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pegembangan hutan termasuk HHBK di KPH Banawa Lalundu.
Kata Drasospolino KPH Banawa Lalundu menjadi satu dari sekian banyak KPH di Indonesia yang mengelola hutan dengan berbasis resort.
Berdasarkan peninjauan lapangan, ia menyebut resort wilayah Banawa, Ulujadi dan Pinembani dalam pengelolaan hutan telah melibatkan masyarakat.
Pelibatan masyarakat yaitu lewat kelompok tani hutan (KTH), untuk wilayah resort Banawa, Ulujadi dan Pinembani ada tiga KTH yang dibina oleh KPH lewat resort tersebut untuk mengembangkan HHBK berupa produk olahan kelor menjadi teh kelor dan minyak kelor," urai Drasospolino.
Ia menyebut minyak kelor dan teh daun kelor menyimpan banyak manfaat kesehatan bagi yang mengkonsumsi. Hal itu menjadi peluang besar KTH untuk mendapat nilai ekonomi dalam pengembangan kelor.
"Potensi sumber daya pohon kelor hasil budidaya masyarakat terbukti dan berpeluang besar menjadi potensi ekonomi baru bagi masyarakat setempat," ujarnya.
Selain HHBK Kelor, Drasospolino menyebut jasa lingkungan yang ada di resort Banawa, Ulujadi dan Pinembani berupa pengelolaan objek wisata air terjun yang melibatkan masyarakat secara langsung membuka lapangan kerja, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar hutan.
"Pengembangan objek wisata air terjun di Desa Loli Tasiburi diintervensi langsung oleh Kementerian LHK lewat KPH Banawa Lalundu dan pemerintah desa lewat dana desa," katanya.
Terkait hal itu Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan KPH Banawa Lalundu, Mirwan Lamandura mengemukakan luas lahan dan hutan yang dikelola KPH Banawa Lalundu kurang lebih 110.000 hektare di dalamnya terdapat berbagai potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
HHBK yang ada di antaranya, rotan, bambu, damar, kulit kayu gemor, anggrek, aren, tanaman obat obatan, bawang merah hutan dan lain-lain.
"Mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat yakni, masyarakat kami gandeng dalam pengelolaan dan pengembangan HHBK," katanya.
Baca juga: KPH Sivia Patuju bentuk KTH-Gapoktan untuk kelola HHBK
Baca juga: KPH Sivia Patuju kembangkan kopi robusta untuk cegah deforestasi
Baca juga: KPH Banawa Lalundu gandeng masyarakat cegah perubahan fungsi hutan
Ditambahkannya bahwa terdapat beberapa kelompok masyarakat yang mengelola HHBK di wilayah KPH Banawa-Lalundu. Mereka terdiri atas Kelompok BBHK Nosarara di Loli Tasiburi yang juga kelompok jasa lingkungan (jasling). Begitu pula dengan salah satu kelompok HHBK dan Jasling di Desa Lampo dan Desa Salusungku.
KPH Banawa Lalundu memfasilitasi kelompok pengelola HHBK untuk membangun kemitraan dengan Wahana Visi Indonesia, Forum Komunikasi Mualaf Indonesia Kota Palu, serta PT Moringan Organik Indonesia (MOI), Dinas Perindagkop, dan pemerintah desa, dalam hal pengembangan dan pemasaran.
Selain membentuk dan membina kelompok pengelola HHBK, kata dia, KPH Banawa-Lalundu juga membentuk kelompok tani hutan (KTH) yang sejauh ini sudah terbentuk 18 kelompok.
