Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, menyebutkan bahwa omset Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota itu dalam lima bulan terakhir anjlok hingga 60 persen akibat dampak wabah COVID-19 dan kebijakan pemerintah membatasi aktivitas masyarakat.
"Di masa pandemi COVID-19 omset UMKM di Paluk hingga 60 persen akibat dampak wabah virus corona karena kebijakan pemerintah membatasi aktivitas masyarakat," kata Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu Setyo Susanto, di Palu, Minggu..
Oleh karena itu, kata dia, dengan hadirnya kebijakan norma baru saat ini menjadi modal bagi pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usaha, meskipun masih ada pembatasan tertentu yang diterapkan pemerintah.
"Di kehidupan normal baru tentunya segala sesuatu bertahap, termasuk sektor UMKM tidak langsung normal. Kami harap dengan kebijakan ini bisa membawa angin segar terhadap pelaku usaha mikro," ujarnya.
Menurut dia, pengembangan sektor UMKM dipengaruhi daya beli masyarakat, sehingga jika situasi normal baru daya beli cukup tinggi maka diprediksi sektor tersebut perlahan cepat tumbuh.
"Saat ini rumah makan, cafe, perhotelan dan bentuk usaha lainnya sudah dilonggarkan, termasuk industri rumahan, namun tetap mematuhi protokoler kesehatan dalam menerapkan pola kerja," ujar Setyo.
Menurut dia, situasi saat ini pertumbuhan UMKM diprediksi baru bisa meningkat sekitar 20 hingga 30 persen karena di satu sisi permodalan masih terbatas.
"Pemerintah sedang memikirkan strategi pemulihan ekonomi, dan saat ini stimulan diberikan kepada masyarakat masih dalam bentuk program bantuan sosial," katanya.
Dia menjelaskan saat ini pemerintah setempat belum menyediakan stimulan pengembangan usaha bagi pelaku UMKM, kecuali ada alternatif lain bisa ditempuh pelaku usaha lewat lembaga permodalan dan perbankan melalui pinjaman.
"Artinya jika usaha tertentu yang dibangun daya belinya menurun, maka untuk sementara dialihkan ke usaha lain yang laku di pasaran mengingat situasi belum kondusif agar tidak terjadi kolaps," ucapnya.
Di masa pandemi COVID-19, kata dia, Pemkot Palu mencatat sebanyak 683 buruh dari 737 buruh terdampak di sejumlah perusahaan, terpaksa dirumahkan.
Sebelum wabah COVID-19, Pemkot Palu telah menyediakan anggaran pengembangan sektor UMKM sekitar Rp10 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai stimulan kepada mereka yang terdampak bencana gempa, tsunami dan likuefaksi 28 September 2018.
Berita Terkait
Pemkot Palu buka ruang bagi 90 UMKM berpartisipasi di HUT kota
Rabu, 27 September 2023 15:27 Wib
Calon PMI asal Kota Palu mulai dilatih bahasa asing
Kamis, 17 Agustus 2023 14:02 Wib
Pemkot Palu kembangkan UMKM lewat peningkatan SDM
Sabtu, 13 Mei 2023 14:36 Wib
Terdakwa tragedi Kanjuruhan Wahyu Setyo Pranoto divonis bebas
Kamis, 16 Maret 2023 16:29 Wib
17 pekerja migran Indonesia asal Palu diberangkatkan bekerja di Jepang
Jumat, 11 November 2022 20:45 Wib
Pemkot Palu-Kemenkop UKM kolaborasi buka lapangan kerja melalui UMKM
Rabu, 9 November 2022 21:35 Wib
Pemkot Palu: 125 peserta PBS sudah terikat kontrak perusahaan asing
Senin, 3 Oktober 2022 17:20 Wib
BNPT-FKPT Sulteng kenalkan ciri radikalisme kepada pemuda Sigi
Kamis, 4 Agustus 2022 14:24 Wib