Sri Mulyani prediksi pemulihan semester I-2021 tidak bisa "full power"

id sri Mulyani,Vaksin,Pemulihan ekonomi

Sri Mulyani prediksi pemulihan semester I-2021 tidak bisa "full power"

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR dengan agenda pembahasan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada APBN 2019 di Ruang Rapat Komisi XI DPR pada Rabu (26/8/2020). (ANTARA/HO-Kemenkeu/pri.)

Sebetulnya semester I tahun depan kita tidak bisa asumsikan pemulihan yang full power karena pasti COVID-19 masih menjadi salah satu faktor yang menahan pemulihan
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksikan pemulihan ekonomi pada semester I-2021 tidak bisa full power, meskipun pemerintah menargetkan pertumbuhan berada di kisaran 4,5 persen sampai 5,5 persen.

“Sebetulnya semester I tahun depan kita tidak bisa asumsikan pemulihan yang full power karena pasti COVID-19 masih menjadi salah satu faktor yang menahan pemulihan,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Sri Mulyani menyatakan pemulihan belum dapat optimal pada semester pertama tahun depan karena vaksin baru akan ditemukan dan dilakukan vaksinasi secara luas pada semester kedua 2021.

“Semua prediksi mengenai vaksin baru akan ditemukan dan vaksinasi bisa dilakukan secara meluas pada semester kedua,” ujarnya.

Menurutnya, tingginya tingkat pemulihan untuk tahun depan akan sangat bergantung pada penemuan  vaksin dan dilakukannya vaksinasi secara meluas pada semester kedua.

Ia menjelaskan hal itu terjadi karena ketersediaan vaksin COVID-19 memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk dapat beraktivitas normal kembali.

“Kalau seandainya vaksinasi sudah bisa dilakukan dan itu akan memberikan confidence,” ujarnya.

Sementara itu pada Selasa (1/9), Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan vaksin dan imunisasi, sarana dan prasarana, serta laboratorium dan litbang untuk penguatan riset vaksin dalam RAPBN 2021.

Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,7 triliun atau setara dengan 6,2 persen dari belanja negara dalam RAPBN 2021.

Upaya pengadaan vaksin direncanakan menggunakan produksi dalam negeri melalui kerja sama termasuk transfer pengetahuan dan teknologi.

Hingga saat ini proses pengadaan vaksin memasuki tahap uji klinis sebelum dapat diproduksi, didistribusi, dan digunakan secara massal.

Proses pengadaan vaksin, vaksinasi, distribusi vaksin, dan penyiapan personel medis akan melibatkan koordinasi serta sinergi antara K/L, BUMN, Pemda, dan swasta.

Baca juga: Menkeu sebut ekonomi tumbuh nol persen pada triwulan III butuh upaya keras
Baca juga: Menkeu: Pendapatan negara hingga Juli 2020 capai Rp922,2 triliun
Baca juga: Menkeu pastikan pemberian paket data sampai 31 Desember 2020