Forum PRB bantu wujudkan Sigi jadi kabupaten tangguh bencana

Palu (ANTARA) - Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, membantu pemerintah kabupaten setempat dalam rangka mewujudkan Sigi sebagai daerah tangguh bencana.

"Sigi saat ini sedang berupaya menuju kabupaten tangguh bencana, segala regulasi dan dokumen kajian terhadap pengurangan risiko bencana sebahagian sudah ada, sebagiannya sedang berproses," ucap Ketua Forum PRB Kabupaten Sigi, Saiful di Palu, Minggu.

Forum PRB memiliki dua target yaitu tersedianya regulasi berkaitan dengan perunganan risiko bencana, dan target kedua  penguatan kelembagaan forum pengurangan risiko bencana dari tingkat kabupaten hingga desa se-Kabupaten Sigi yang diiikutkan dengan peningkatan kapasitas dalam hal mitigasi bencana.

Target tersebut, kata dia, dipicu oleh rentannya Kabupaten Sigi terhadap bencana alam antara lain, gempa bumi, longsor, dan banjir bandang, yang kesemuanya itu membutuhkan kesiapan sumber daya dan didukung dengan adanya regulasi yang mengatur secara spesifik.

Berkaitan dengan regulasi, Forum PRB Sigi, sebut dia, mendorong adanya beberapa regulasi berupa peraturan bupati tentang rencana penanggulangan bencana (RPB) kabupaten, yang saat ini naskah akademiknya sudah ada.

Kemudian, regulasi berupa peraturan bupati tentang rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) yang saat ini perbupnya sudah ada dan dokumen RPKBnya juga sudah ada.

"Forum PRB dan Pemkab Sigi akan menyosialisasikan akan segera menyosialisasikan dokumen RPKB kepada masyarakat di sebelas kecamatan," sebutnya.

Ia menerangkan, menyangkut dengan rancangan regulasi RPB sedang berproses. Forum PRB Sigi, terus berkoordinasi dengan Bupati Sigi untuk mendapat dukungan penuh dalam hal penyusunan regulasi tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan peguatan kelembagaan forum PRB dan peningkatan kapasitas, Saiful mengutarakan, terdapat dua kecamatan di Kabupaten Sigi yang menjadi prioritas yakni Kecamatan Kulawi dan Dolo Selatan.

"Jadi seluruh forum PRB tingkat desa dan kecamatan di dua kecamatan tersebut, ditingkatkan kapasitasnya dalam hal pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana, itu menjadi salah satu muatan dalam penguatan kelembagaan," ujarnya.

Selain itu, sebut dia, juga diikutkan dengan penyusunan dokumen kajian risiko bencana di masing-masing desa di dua kecamatan tersebut.

"Setidaknya dokumen itu memuat tentang kajian strategis pengurangan risiko bencana dan langkah mitigasi bencana," kata Ipul sapaan akrab Saiful.

Berkaitan dengan itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sigi, Rahmat Saleh mengutarakan pihaknya turut serta membantu Forum PRB dan mitra kerjanya dalam upaya mendorong regulasi pengurangan risiko bencana di Sigi.

"Hal ini penting sekali karena, Sigi merupakan daerah yang sangat rawan terhadap bencana. Nah, peran legislatif yakni membantu mematangkan konsep/gagasan tersebut," ujar Rahmat Saleh.

Ia menyebut ketersediaan regulasi turunan berupa peraturan bupati dari Perda Tentang Pengurangan Risiko Bencana yang telah diperdakan pada tahun 2012, menjadi hal yang sangat penting untuk Kabupaten Sigi.

"Karena menyangkut tentang pengurangan risiko bencana adalah kebutuhan semua komponen di Sigi," tegas Rahmat Saleh.

Pentingnya regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai pengurangan risiko bencana, sebut dia, maka Pemkab Sigi harus memberikan satu legalitas dalam bentuk Perbup terkait hal itu.

Legilitas itu, menurut dia, didalamnya harus memuat tentang edukasi terhadap masyarakat, agar semua komponen masyarakat di Sigi, bertanggung jawab dalam menyiapkan sumber daya untuk hiduop berdampingan dengan bencana.

Pendekatannya yakni, kata dia, membangun kesiapsiagaan yang diikutkan dengan pembangunan kapasitas masyarakat dalam hal penguranagn risiko bencana dan mitigasi bencana.

"Bukan hanya membangun sumber dayanya, tetapi harus membangun satu perilaku/kebiasaan yang selalu bermuara pada pengurangan risiko bencana. Ini penting, karena Sigi rawan
dengan bencana," katanya.