Pulihkan ekonomi, Pemerintah telah terapkan prinsip keadilan ekonomi Islam

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah telah menerapkan prinsip keadilan yang merupakan nilai utama dari ekonomi Islam berbasis syariah dalam mendesain kebijakan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19.

“Kita telah menjalankan nilai-nilai Islam di dalam desain kebijakan pemulihan ekonomi,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di Jakarta, Rabu.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah mencoba membangun perekonomian Indonesia semakin inklusif dan berkeadilan dengan memberikan perhatian utama terhadap masyarakat kelompok rentan baik di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

Ia menyebutkan pemerintah mendukung anak-anak dari keluarga tidak mampu dengan memberikan beasiswa mulai tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, hingga pendidikan tinggi dengan Kartu Indonesia Pintar.

Pemerintah juga memberikan dukungan pada masyarakat yang kehilangan pekerjaan melalui program Kartu Prakerja sehingga merupakan salah satu aspek dimensi keadilan dalam nilai ekonomi syariah.

Selanjutnya pemerintah juga memberikan dukungan bagi masyarakat rentan di bidang kesehatan dengan menanggung iuran jaminan kesehatan sehingga mereka mendapat berbagai pelayanan dasar secara gratis.

“Itu lah dimensi syariah yang menurut saya menjadi sangat penting untuk terus kita tunjukkan dalam berbagai kiprah dalam mendukung dan memperkuat ekonomi Indonesia memulihkannya dari kondisi COVID-19,” ujar Menkeu Sri Mulyani.