Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah mengatakan penanganan kasus kekerdilan amat atau stunting di kabupaten itu belum belum maksimal menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).
"Kami masih menemukan sejumlah kasus AKI dan AKB yang menurut penilaiannya masih cukup rentan," kata Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong Abdul Said, di Parigi, Selasa.
Menurut dia, harusnya penanganan kekerdilan anak secara tidak langsung menekan AKI dan AKB, justru kedua kasus itu tidak seimbang.
Dari temuan tersebut, pihaknya akan mengevaluasi kembali penanganan stunting serta penyebab kematian ibu dan bayi di kabupaten itu.
"Jika terjadi penurunan angka stunting, maka terjadi perbaikan gizi anak," ujar Said.
Dikatakannya, penanganan kasus kekerdilan anak yang dilakukan belum merata, kemungkinan karena banyak desa lokus sehingga sejumlah keluarga belum tertangani serius.
Ia menilai, penyebab kedua kasus tersebut sangat kompleks karena dipicu berbagai perilaku sehari-hari keluarga. Perilaku hidup bersih dan sehat sangat berdampak terhadap kecukupan gizi ibu dan anak.
"Dari data yang ada, angka stunting tertinggi berada di wilayah Kecamatan Moutong. Olehnya karena itu kami sedang melakukan penelusuran kasus AKI dan AKB supaya secepatnya teridentifikasi," ucap Said.
Kasus kekerdilan anak serta kematian ibu dan bayi, sangat erat kaitannya dengan perilaku masyarakat. Sehingga membiasakan hidup bersih dan sehat sangat penting dalam rangka meningkatkan ketahanan kesehatan keluarga.
Sebab, Parigi Moutong memiliki wilayah yang terdiri dari pesisir pantai, pegunungan dan dataran. Wilayah-wilayah tersebut memiliki karakter masing-masing.
"Selain itu, cakupan dan akses mendapatkan makanan bergizi belum sepenuhnya merata karena dipengaruhi faktor geografis," kata dia menambahkan.
Meskipun Parigi Moutong telah mampu menekan angka kekerdilan anak hingga 11,5 persen dari 14,4 persen selama tiga tahun terakhir, namun kasus AKI dan AKB masih masih cukup rentan, sehingga perlu perlu perbaikan kualitas program dalam rangka penanganan.
"Selama ini peran serta masing-masing instansi sudah cukup baik, namun perlu dioptimalkan guna meraih hasil maksimal," demikian Said.
