Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah terus memacu perbaikan data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial Kementerian Sosial sebelum batas waktu ditetapkan 31 Oktober 2021.
"Saat ini tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) masing-masing sedang melakukan perbaikan data warga prasejahtera yang masih bermasalah," kata Kepala Dinas Sosial Kota Palu Romy Sandi Agung di Palu, Jumat.
Ia menjelaskan, data bermasalah penerima bansos terdiri dari KPM program bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH) Kemensos yang tidak sepadan dengan dokumen induk kependudukan.
Oleh karena itu, perbaikan data tersebut butuh pekerjaan ekstra, karena butuh proses pemilahan dan penyortiran data masing-masing kelurahan.
Ia memaparkan, Dinsos menemukan kurang lebih 11 ribu lebih data yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kota Palu yang tidak sepadan dengan nomor induk kependudukan.
"Memang butuh waktu menyortir data-data invalid, karena harus dicocokkan sesuai dengan nama, alamat dan NIK. Kalau salah satu data anggota keluarga KPM tidak sepadan, maka dinyatakan invalid," ujar Romy.
Jika batas waktu yang sudah ditetapkan data-data tersebut belum juga rampung, maka KPM terancam tidak mendapat jatah bansos, karena data sangat krusial untuk bisa mendapat bantuan dari pemerintah.
Oleh karena itu, ia meminta KPM lebih terbuka dan pro aktif ikut membantu TKSK sebagai upaya percepatan perbaikan data, karena tanpa dukungan warga akan menyulitkan tim di lapangan bekerja.
"Masih ada sisa waktu dua hari ke depan. Kalau ada warga yang namanya terdaftar di DTKS namun belum menerima bantuan, segera melaporkan diri ke operator yang sudah di tempatkan di masing-masing kelurahan, atau data ke Dinas Sosial," ucap Romy.
Menurut catatan Dinas Sosial setempat, ada 16.883 keluarga penerima manfaat BPNT dan 14.461 keluarga penerima manfaat PKH di Kota Palu dengan persentase perbaikan data miskin penerima bansos sudah mencapai angka 94 persen.
"Kami berharap perbaikan data-data ini bisa terselesaikan tempat waktu agar mereka bisa mendapat bantuan kesejahteraan sosial," demikian Romy.
