"Pembangunan kesiapsiagaan terhadap bencana dilakukan oleh Pemkab Sigi dengan bekerja sama multipihak," ucap Asisten Bidang Pembangunan Sekretaris Daerah Pemkab Sigi Iskandar Nongtji di Sigi, Selasa.
Pemkab Sigi menjadi Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2022 yang jatuh pada 26 April sebagai momentum penting untuk optimalisasi pembangunan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.
Ia menyebut berbagai bencana alam, seperti gempa, likuefaksi, banjir, dan longsor, bisa datang secara tiba-tiba sehingga masyarakat harus selalu siap siaga menghadapinya.
Kabupaten Sigi merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam maupun non-alam.
"Upaya pengurangan risiko bencana menjadi sangat penting dalam rangka kesiapsiagaan tersebut. Olehnya perlu ada dokumen kajian yang akan menjadi referensi dalam pengurangan risiko bencana di Kabupaten Sigi," katanya.
Terkait dengan HKB, Pemkab Sigi menggelar pawai hari kesiapsiagaan dimulai dari Jalan Karanja Lembah menuju Desa Oloboju dan Watunonju, kemudian ke Desa Bora dan Maranata, serta berakhir di Kantor Bupati Sigi di Dolo.
Peringatan HKB 2022 di Kabupaten Sigi dilaksanakan di 10 desa, meliputi Desa Sambo, Balongga, Poi, Pulu, Walatana, Bangga, Salua, Namo, Mataue, dan Toro. Desa -desa tersebut akan membunyikan sirine peringatan dini bencana secara serentak selama 10 menit, pada pukul 10.00 Wita.
Bupati Sigi Mohamad Irwan mengemukakan penyelenggaraan pembangunan daerah dilakukan harus berbasis pengurangan risiko bencana untuk meminimalisasi dampak bencana.
"Program-program organisasi perangkat daerah harus disinergikan dengan pengurangan risiko bencana," kata dia.
Ia mengatakan pengurangan risiko bencana telah menjadi komitmen pemerintah daerah, yang dibuktikan dengan masuknya pengurangan risiko bencana sebagai satu misi dan visi Sigi berdaya saing berbasis agribisnis.
"Bersama multipihak, Sigi telah memiliki dokumen kedaruratan bencana, dokumen pengurangan risiko bencana dan beberapa dokumen lainnya yang kemudian menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pembangunan," katanya.
Dalam pengurangan risiko bencana, Pemkab Sigi membutuhkan keterlibatan multipihak, baik pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun semua komponen.
