Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan ekonomi Sulteng triwulan II Tahun 2023 tumbuh sebesar 11,86 persen atau tertinggi kedua di Indonesia.
"Pertumbuhan ekonomi tertinggi Provinsi Maluku Utara. Pertumbuhan ini juga menunjukkan konsistensi perekonomian Sulteng yang mampu tumbuh dua digit selama sembilan kuartal berturut-turut," kata Kakanwil Perbendaharaan Sulteng Yuni Wibawa dalam konferensi pers di Kanwil DJPb Sulteng di Palu, Selasa.
Ia mengemukakan, kuatnya pertumbuhan ekonomi Sulteng pada kuartal pertama didukung oleh semua komponen produk domestik regional bruto (PDRB), baik pada sisi pengeluaran maupun sisi produksi.
"Selain itu kontribusi fiskal juga turut menguatkan pertumbuhan ekonomi regional daerah ini," ujarnya.
Menurut dia, pengendalian inflasi pemerintah dalam upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilisasi harga, belanja modal serta penyaluran dana desa yang positif, juga mampu menopang pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).
Selain itu APBN juga terbukti cukup signifikan dalam menopang kinerja pertumbuhan pada triwulan II melalui belanja pegawai, layanan birokrasi dan administrasi, hingga persiapan Pemilu 2024 mampu memberikan dukungan kepada ekspansi perekonomian regional.
Di jelaskannya, inflasi Sulteng tercatat pada bulan Juli lalu sebesar 2,96 persen atau turun jika dibandingkan inflasi bulan Juni 3,88 persen dengan kelompok makanan, minuman dan tembakau sebagai penyumbang inflasi terbesar.
"Angka inflasi ini juga telah berada di bawah angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,08 persen," ucap Yuni.
Kata dia, perbaikan inflasi tidak terlepas dari berbagai program penanganan dan penguatan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai tindak lanjut program pengendalian inflasi yang semakin masif.
Meski menghadapi ancaman ketahanan pangan dampak dari El Nino, pemerintah tetap berkomitmen dalam mengamankan stok, operasi pasar, pasar murah, optimalisasi anggaran untuk mengintervensi penurunan harga, dan peningkatan produktivitas pertanian serta perikanan dengan pemberian bantuan peralatan atau mesin, maupun akses modal usaha.
