Jakarta (ANTARA) -
Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional menyebutkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat vital bagi sektor pangan di antaranya dalam penyediaan pupuk, sehingga wacana pengubahan BUMN menjadi koperasi tidak tepat.
"Peran BUMN sangat besar membantu kegiatan kelompok tani, terutama untuk pupuk, benih, dan pestisida," ujar Ketua Umum KTNA Nasional Yadi Sofyan Noor dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.
Ia meminta wacana membubarkan BUMN dan menggantinya dengan koperasi agar dikaji ulang. Sofyan meyakini perubahan status BUMN menjadi koperasi akan mempengaruhi
peran dan kontribusi BUMN terhadap sektor pertanian.
"Dampaknya bagi petani tentunya sangat merugikan dengan memulai satu sistem baru yang belum teruji," kata Sofyan.
Sofyan menambahkan bahwa BUMN dapat menjadi katalisator bagi koperasi. Hal ini merupakan wujud nyata meningkatkan peran BUMN dan koperasi dalam memajukan pangan nasional.
"Menurut saya bukan dibubarkan. Justru BUMN bisa memperbesar perannya untuk membina dan membesarkan koperasi. Jadi, program-program BUMN bisa melibatkan dan mengajak koperasi," kata Sofyan.
Wacana pengubahan BUMN menjadi koperasi mencuat dalam beberapa waktu terakhir dan memantik berbagai pendapat dari berbagai kalangan. Wacana ini disebut muncul dari tokoh independen yang hadir dalam diskusi yang digelar tim pemenangan salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan wacana pembubaran BUMN atau korporasi milik negara hanya akan memunculkan pengangguran baru di Indonesia, mengingat sebanyak 1,6 juta orang merupakan pegawai BUMN.
"Sungguh ironis pandangan seperti itu. Jika ingin dibubarkan dan diganti dengan koperasi maka sama saja memunculkan pengangguran baru di saat semua orang butuh lapangan pekerjaan," katanya dalam keterangan tertulis.
Ia menyampaikan para pegawai BUMN telah membuktikan diri sebagai agen perubahan dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang saat ini pertumbuhannya mencapai 5 persen.
Menurut dia, seluruh korporasi milik negara pada 2023 telah menghasilkan dividen terbesar dalam sejarah di Indonesia, yakni sebesar Rp82,1 triliun sehingga keuntungan yang didapat dari BUMN telah menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi di tanah air.
Berita Terkait
Pemprov tingkatkan keterampilan pengelola koperasi kembangkan usaha
Kamis, 25 April 2024 14:00 Wib
Pemprov Sulteng: Koperasi syariah miliki potensi besar kembangkan UMKM
Senin, 4 Maret 2024 19:07 Wib
BUMN, koperasi, dan salah kaprah perubahan
Sabtu, 10 Februari 2024 15:03 Wib
Pemerintah perkuat industri koperasi melalui penerbitan PUG-KOPIN
Rabu, 7 Februari 2024 16:33 Wib
PP Muhammadiyah tak setuju BUMN diubah jadi koperasi
Selasa, 6 Februari 2024 5:59 Wib
Pemkot Palu usulkan UMK 2024 ke Pemerintah Provinsi Sulteng
Selasa, 28 November 2023 16:56 Wib
Pemprov Sulteng bantu UMKM pasarkan produk melalui teknologi digital
Selasa, 28 November 2023 15:28 Wib
Pemkab Parigi Moutong temui Kemenkop UMKM bahas penguatan program
Jumat, 17 November 2023 7:57 Wib