Palu, (Antaranews Sulteng) - Forum Pemuda Peduli Daerah (FPPD) Sulawesi Tengah mempertanyakan tindak lanjut proyek Sambungan Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Palu, Sigi, Donggala (Pasigala) yang telah dikerjakan sejak 2009 dan telah menelan anggara ratusan miliar namun hingga kini belum beroperasi.
Berdasar perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten pada salah satu Diktumnya menyebutkan SPAM Pasigala akan difungsikan pada tahun 2016.
"Namun kenyataannya hingga 2018 ini SPAM Pasigala belum juga beroperasi," kata Ketua FPPD Sulawesi Tengah, Eko Arianto di Palu, Jumat.
Eko menjelaskan, dasar perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota tertuang dalam dokumen perjanjian Nomor 24/NKB/D/2014, tertanggal 17 Desember 2014.
Salah satu diktumnya menyebutkan bahwa SPAM Regional Pasigala (Palu, Sigi, Donggala) akan difungsikan pada tahun 2016, yang mana sumber airnya berasal dari air baku Sungai Saluki yang telah dibangun Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (BWSS III), dari tahun 2009 sampai 2016.
Pembangunan proyek penyediaan air minum sudah berjalan sejak delapan tahun terakhir, namun pengopreasiannya tak kunjung dilakukan.
Menurut Eko, pihaknya meragukan hasil pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur jaringan air pada SPAM Pasigala yang dikelola BWSS III dapat beroperasi sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerjasama tersebut.
"Padahal proyek itu telah menelan anggaran negara kurang lebih Rp500 miliar," katanya.
Menurutnya, anggaran pembangunan insfrastruktur tersebut, selain dibiayai APBN melalui BWSS III, juga menyerap dana ratusan miliar dari APBD provinsi yang dikucurkan melalui Dinas Cipta Karya Sulteng dalam beberapa tahap pekerjaan sejak 2009 hingga 2016.
"Hasil investigasi kami atas Proyek SPAM Pasigala tersebut terindikasi adanya tindak pidana korupsi khususnya bagi-bagi proyek di tiap tahap pekerjaan infrastruktur," katanya.
Dia mencontohkan, perusahaan konstruksi dari luar Sulawesi Tengah yang menang tender, namun yang kerja kontraktor lokal atau dengan kata lain pinjam perusahaan luar.
Ia menguraikan, secara aturan tidak ada larangan perusahaan luar luar daerah ikut dan memenangkan tender pekerjaan.
"Kami menduga sejumlah kontraktor lokal tertentu saja yang mengerjakan proyek tersebut tiap tahunnya dengan lebel perusahaan yang berganti," ujarnya.
Kurun beberapa tahun terakhir pemerintah selalu mengkampanyekan ketersediaan air bersih bagi masyarakat khususnya yang bermukim di sekitar Kota Palu, Sigi dan Donggala bahkan untuk kebutuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Palu.
Namun kata Eko, publik tidak mengetahui bahwa ada permasalahan teknis yang menyelimuti pekerjaan tersebut.
Dari temuan yang dilakukan pihaknya, Eko mengaku, akan melaporkan hasil temuan tersebut kepada pihak penegak hukum serta meneruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
