Palu, (Antaranews Sulteng) - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola meminta komitmen seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan berkompetisi pada pilkada serentak 2018 untuk tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Semua pasangan calon bupati dan wakil bupati harus taat terhadap aturan yang sudah ditetapkan," tegas Longki Djanggola saat di hubungi di Palu, Jumat.
Pilkada serentak di Sulteng akan berlangsung di tiga kabupaten yakni Donggala, Parigi Moutong dan Morowali yang pemngutan suaranya akan dihelat pada 27 Juni.
Pilkada di Kabupaten Morowali diikuti empat pasangan calon yakni Syarifudin Hafid-Haerudin Zen yang diusung partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN), Taslim-Najamudin (Nasdem, Hanura, PPP dan Golkar), pasangan H.Ambo Dalle-Aminuddin Amir (Gerindra, PDIP dan PBB) serta pasangan H.Ailahuddin Karim-Sudarnun Firdaus yang diusung PKB dan PKS.
Sementara Pilkada Kabupaten Donggala diikuti tiga pasangan calon yakni dr.Anita-Abdul Rahman (Umang) (Hanura dan PDIP), Vera Elena Laruni-Taufik Burhan (Golkar, PKB dan PKPI) serta Kasman Lasa (bupati saat ini) berpasangan dengan Mohammad Yasin diusung oleh partai Nasdem, Gerindra, PPP, PKS.
Sedangkan di Parigi Moutong diikuti tiga pasangan calon yakni pasangan petahana Samsurizal Tombolotutu-Badrun Nggai (Sabar) diusung enam yakni Gerindra, PAN, PBB, PKS, PDIP dan PPP, kemudian pasangan Erwin Burase-Rahmawati M Nur (Golkar dan PKB) dan pasangan H Amrullah Almahdali-Hj Yufni (Demokrat dan Hanura).
Gubernur Longki megatakan, pesta demokrasi diselenggarakan di Sulteng jangan sampai dinodai dengan tidakan-tindakan yang seharusnya tidak diakukan. Sebab selain merusak tatanan demokrasi juga dapat mengganggu proses pilkada itu sendiri, apa lagi saat ini telah memasuki massa kampanye yang rawan dengan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan gejolak dan merugikan pasangan lain atau sebaliknya.
"Para kandidat wajib menjaga keamanan pilkada, selain penyelenggara pilkada, karena kesuksesan ini adalah kesuksesan kita semua," pesan Longki.
Ia juga menegaskan, setelah dideklarasikan 'Tolak dan lawan politik uang serta politisasi SARA' secara nasional, maka seluruh elemen termasuk kadidat harus turut serta mengawasi serta memerangi tindakan-tindakan tercela seperti itu.
