Mamuju, (Antaranews Sulteng)- DPRD Provinsi Sulawesi Barat mengaku kecewa dengan kinerja pemerintah di Provinsi Sulbar dalam pengelolaan anggaran APBD 2018.
"Sangat mengecewakan pengelolaan anggaran APBD 2018 pemerintah di Sulbar, organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai rendah dalam menyerap anggaran APBD 2018 untuk dialokasikan bagi pembangunan," kata anggota DPRD Sulbar, Abdul Rahim di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan anggaran yang dikelola pemerintah Sulbar pada organisasi OPD umumnya rendah hanya mencapai 40 persen.
"Bahkan terdapat OPD yang yang serapannya hanya sekitar 26 persen, padahal masa penggunaan anggaran telah memasuki triwulan ketiga atau sudah hampir selesai," katanya.
Menurut dia, pemerintah di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, tidak maksimal melaksanakan pembangunan dengan adanya serapan anggaran yang rendah ini, sehingga pemerintah mesti melakukan evaluasi.
"Pemerintah harus melakukan evaluasi kinerja pemerintahannya, karena dampak dari tidak maksimalnya serapan anggaran ini, adalah masyarakat tidak merasakan pembangunan secara maksimal," katanya.
Ia berharap pemerintah tidak sering melakukan mutasi pejabat karena akan berdampak pada kinerja pemerintah.
"Mutasi membuat pemerintah tidak maksimal bekerja apalagi sering dilakukan, pemerintah harus profesional bekerja mengelola anggaran, menyerap dengan maksimal sehingga pembangunan dirasakan oleh masyarakat," katanya.
