"Jadi mulai 2019, tidak ada lagi penduduk yang tidak menjadi peserta BJS Kesehatan. Ini merupakan salah satu wujud pelaksanana visi dan misi kami," kata Ir Aptripel Tumimomor, MT, Bupati Morowali Utara yang dihubungi di Kolonodale, Kamis.
Selain mewujudkan visi dan misi Bupati/Wabub Periode 2016-2021 pasangan Aptripel-Asrar, program perlindungan kesehatan ini juga merupakan komitmen Pemkab Morowali Utara mendukung target Pemerintahan Joko Widodo/Jusuf Kalla yang menetapkan 2019 sebagai pencapaian cakupan menyeluruh (90-100 persen penduduk Indonesia) dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.
Menurut data BPJS Kesehatan Cabang Palu, hingga Agustus 2018, jumlah penduduk Morowali Utara yang wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan adalah 119.594 namun yang menjadi peserta program BPJS kesehatan baik JKN-KIS, pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah serta peserta mandiri baru 85.852 orang atau 71,79 persen.
Untuk menjangkau sisa penduduk yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan sebesar 33.700-an orang, masih dibutuhkan dana sekitar Rp11 miliar.
Baca juga: Pemda Wajib Daftarkan Masyarakat Ikut BPJS Kesehatan
Baca juga: Ini empat provinsi yang 95 persen penduduknya peserta BPJS Kesehatan
Menurut Ipe, panggilan akrab Aptripel, dengan alokasi dana Rp13 miliar tersebut, diharapkan akan terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara lebih signifikan, karena semua warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat menikmatinya secara gratis.
Selain meng-cover seluruh penduduk menjadi peserta BPJS Kesehatan, kata Ipe, pihaknya pada 2018 ini juga menyelesiakan peningkatan ruang-ruang perawatan dan fasilitas kesehatan di seluruh puskesmas.
"Tahun 2018 ini, semua puskesmas sudah memiliki dokter dan gedungnya sudah bisa melayani rawat pasien inap," ujarnya.
Pemda Morut sejak dua tahun terakhir, juga menjalin kerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar untuk mengirim lima orang dokter spesialis untuk melayani pasien di Rumah Sakit Umum Derah Kolonodale, khusus untuk spesialis yang belum ada di RSU itu seperti spesialis syaraf, anestesi, kulit dan kelamin, jiwa dan spesialis anak.
Kepala RSUD Kolondale dr I Made Pujawan menyebutkan bahwa kepada para dokter dari Unhas itu diberikan honorarium yang cukup tinggi yakni mencapai Rp30 juta/bulan berikut kendaraan dan rumah dinas.
