"Jadi, jangan jadikan IAIN Palu sebagai batu loncatan. Di sini bukan tempat persinggahan," tegas Dr Kamaruddin, di Palu, Senin di hadapan para CPNS yang akan bertugas di IAIN Palu.
Dia menegaskan, seorang CPNS harus benar-benar pengabdi menjalankan tugas dan fungsi-nya, di lembaga tempat dia mendaftar. Karena itu, tidak boleh bermohon pindah ke daerah asal atau ke tempat lain, setelah 3 atau 5 tahun menjalani pekerjaan sebagai seorang PNS.
"Terkadang seperti itu, ada yang beralasan ikut suami, ikut istri, ingin dengan keluarga dan lain sebagainya, lalu bermohon pindah," ucap dia.
Dia menegaskan, pimpinan IAIN Palu tidak akan merestui atau memberi respon terhadap CPNS dosen maupun tenaga administrasi yang bermohon pindah setelah mendapat SK 100 persen.
"Sekalipun kalian menangis di depan kami, kami tidak akan memberi respon serta izin untuk pindah ke tempat lain," tegas Kamaruddin.
Dia menjelaskan, IAIN Palu membutuhkan sumbangsih pemikiran dan kinerja serta inovasi dari CPNS tahun 2018 yang umumnya masih tergolong muda.
Olehnya, sebut dia, perguruan tinggi itu memberikan kebebasan sepenuhnya kepada CPNS untuk silahkan berekpresi, menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang di miliki dalam pengabdian untuk pengembangan IAIN Palu.
IAIN Palu mulai melibatkan 37 CPNS yang terdiri dari 34 orang dosen dan 3 orang tenaga administrasi bagian perencanaan, dalam kegiatan pelayanan dan civitas akademik, meskipun 37 CPNS itu baru akan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019.
Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Keuangan IAIN Palu, Ramang, mengutarakan kuota CPNS IAIN Palu tahun 2018 sebanyak 63 orang. Namun, yang lulus 37 orang. Angka ini meningkat bila dibandingkan dengan kuota tahun sebelumnya yaitu 16 orang namun yang lulus 8 orang.
Sebelumnya Rektor IAIN Palu Prof Dr H Sagaf S Pettalongi MPd meminta kepada wakil rektor bidang administrasi umum dan Kepala Biro untuk segera menyurati 37 CPNS tersebut, agar dilibatkan dalam proses pelayanan akademik.
Prof Sagaf Pettalongi mengatakan, dalam proses itu harus disertai dengan penilaian, karena jika, 37 CPNS kedisiplinan kerja, serta kinerjanya kurang baik, maka dapat diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk mempertimbangkan pemberian SK 100 persen kepada CPNS tersebut.
Baca juga: Rektor : re-akreditasi prodi prioritas kerja menuju peralihan status IAIN-UIN
Baca juga: IAIN gencarkan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru jalur SPAN
