Realisasi APBD Sulteng 2018 melampaui target

id Gubernur Longki,sulteng

Gubernur Sulteng Longki Djanggola (kedua kanan) didampingi Sekdaprov Moh. Hidayat (kanan) dan Ketua DPRD Sulteng Aminuddin Ponulele (ketiga kanan) menyaksikan penandatanganan sejumlah kerja sama percepatan pembangunan daerah usai upacara HUT ke-55 Provinsi Sulteng di Palu, Sabtu (13/4) (Antaranews Sulteng/Rolex Malaha)

"Kita patut bersyukur bahwa pada tahun 2018, kemampuan APBD kita terus meningkat. Realisasi APBD mencapai 100,71 persen dari target
Palu (ANTARA) - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 Provinsi Sulawesi Tengah sedikit melampaui target yakni sebesar 100,71 persen dari Rp3,831 triliun dengan realisasi sebesar Rp3,858 triliun.

"Kita patut bersyukur bahwa pada tahun 2018, kemampuan APBD kita terus meningkat. Realisasi APBD mencapai 100,71 persen dari target," kata Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2018 dalam rapat paripurna DPRD di Palu, Senin.

Rapat paripurna ketiga masa persidangan ke satu tahun 2019 dipimpin langsung Ketua DPRD Sulteng Aminuddin Ponulele, di Ruang Sidang DPRD Sulteng.

Pada kesempatan itu Gubernur Longki mengatakan peningkatan APBD tersebut tidak terlepas dari kerja keras seluruh komponen lingkup pemerintah daerah melalui berbagai upaya, seperti melaksanakan penerapan pajak progresif setiap tahun, menyusun potensi pungutan pemerintah khususnya potensi sumber daya alam.

Selain itu kata Longki juga mengoptimalkan penerimaan daerah dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah khususnya sistem online perpajakan.

Untuk mendukung pendapatan APBD tersebut juga dilakukan koordinasi secara sinergi di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan OPD.

"Kami mengoptimalkan kinerja BUMD, meningkatkan pelayanan melalui Samsat keliling dan penegakan hukum sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta pemutakhiran data kendaraan bermotor," jelas gubernur.

Selain pendapatan asli daerah, dukungan anggaran terbesar juga bersumber dari pemerintah pusat antara lain melalui kementerian dan lembaga dengan memberikan dana tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi, kabupaten kota dan pemerintah desa.

Pada 2018 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk tugas pembantuan untuk Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp500,6 miliar, terdiri dari pembantuan provinsi Rp358,5 miliar dan tugas pembantuan Rp142 miliar.

Dana tugas pembantuan itu kata Gubernur Longki dialokasikan oleh empat kementerian kepada enam organisasi perangkat daerah yaitu Kementerian Pertanian Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, dan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Selain realisasi APBD, Gubernur Longki juga menyampaikan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama 2018 antara lain pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah sebesar 6,30 persen.

PDRB Sulteng mengalami juga peningkatan menjadi Rp50,18 juta pada, perkembangan inflasi Kota Palu cenderung meningkat, ketimpangan pemerataan pendapatan individu yang dilambangkan oleh indeks gini di Sulawesi Tengah juga mengalami penurunan.

Tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah juga turun dan dari sisi ketenagakerjaan tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Tengah pada tahun 2018 relatif rendah dibandingkan tingkat pengangguran terbuka pada 2017.

"Capaian keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak dan seluruh elemen masyarakat Sulawesi Tengah," katanya.

Longki mengakui selama 2018 kerjasama antara jajaran eksekutif dengan pimpinan dan anggota DPRD Sulawesi Tengah juga berlangsung harmonis terutama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah selama tahun 2018.

Editor : Zita Meirina
Pewarta :
Editor : Adha Nadjemudin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar