Legislator : Butuh keseriusan Pemerintah Kota Palu tangani sampah

id DPRD PALU,FRAKSI NASDEM,NASDEM,SAMPAH

Legislator : Butuh keseriusan Pemerintah Kota Palu tangani sampah

Sekretaris Komisi Bidang Pembangunan dan Infastruktur DPRD Palu, Muslimun (ANTARA/Muhammad Hajiji)

Harus ada keseriusan, karena itu tidak boleh biasa-biasa saja. Harus ada langkah dan upaya, terobosan yang luar biasa
Palu (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Palu, Sulawesi Tengah Muslimun mengemukakan Pemerintah Kota Palu harus serius dalam menanggulangi sampah untuk mewujudkan kebersihan kota, jika ingin mendapat Adipura.

"Harus ada keseriusan, karena itu tidak boleh biasa-biasa saja. Harus ada langkah dan upaya, terobosan yang luar biasa," ucap Muslimun, di Palu, Kamis.

Muslimun yang merupakan Sekretaris Komisi Bidang Infastruktur dan Pembangunan DPRD Palu menyebut untuk menuju kota bersih dengan harapan bisa meraih Adipura, Pemkot Palu harus miliki terobosan besar dengan program yang luar biasa.

Misalkan, sebut dia menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama melakukan kerja bakti, dalam rangka membangun kembali semangat gotong royong di masyarakat.

Kemudian, Ketua Fraksi NasDem di DPRD Palu itu mengemukakan Pemkot Palu perlu membina masyarakat secara maksimal agar ada budaya malu bila membuang sampah di sembarangan tempat.

"Bahkan, untuk meraih Adipura perlu ada kerjasama dan kesamaan pandangan oleh semua OPD di tingkat Kota Palu, serta membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat di Jakarta," sebutnya.

Ia menguraikan untuk tahun 2020, DPRD Palu lewat Komisi Bidang Pembangunan dan Infastruktur telah menyetujui usulan Pemkot Palu melalui Dinas Lingkungan Hidup atas pengadaan satu unit armada pengangkutan sampah.

Dia menyebut bahwa untuk tahun 2020, kekurangan sarana dan prasarana dalam penanganan sampah belum bisa terpenuhi, dikarenakan keterbatasan anggaran.

Di sisi lain, adanya pesta demokrasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2020, membuat banyak anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipangkas.

"Ini karena kebutuhan pilkada sangat tinggi, biaya penyelenggaraan pesat demokrasi mencapai Rp63 miliar. Akibatnya, banyak anggaran OPD yang dipangkas," sebutnya.

Walau demikian, kata dia keterbatasan anggaran tidak harus menjadi alasan bagi Pemkot Palu dalam menanganai sampah, sebab banyak cara yang bisa dilakukan untuk mewujudkan kebersihan kota.

Baca juga: Kantongan kresek dominasi sampah plastik di Kota Palu
Baca juga: Otoritas pelabuhan Palu ajak masyarakat sadar kebersihan laut
Baca juga: Gas metan di pembuangan akhir berpotensi untuk energi listrik Palu