Jakarta, (antarasulteng.com) - Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (Akses) mengusulkan dilakukannya reformasi regulasi setelah dikeluarkan paket kebijakan September 1 yang sebagian berisi deregulasi terhadap peraturan-peraturan yang dinilai menghambat kinerja sektor ekonomi.
Ketua Akses Suroto di Jakarta, Senin mengatakan deregulasi terhadap sejumlah peraturan harus diikuti dengan reformasi regulasi yang mendasar.
"Jangan hanya melakukan deregulasi untuk sekadar menciptakan akselerasi bagi pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat saat ini. Boleh saja untuk jangka pendek namun selanjutnya harus ada langkah reformasi regulasi yang mendasar," katanya.
Menurut dia, sampai saat ini masih banyak regulasi di Indonesia yang tidak berpihak pada masyarakat dan pelaku usaha kelas menengah ke bawah.
"Selama ini regulasi yang ada banyak yang menempatkan ekonomi rakyat itu sebagai subordinat. Jadi secara fundamental ekonomi kita menjadi sangat rapuh," katanya.
Suroto menilai krisis yang terjadi saat ini merupakan krisis konjungtural yang akan terus terjadi di masa-masa mendatang.
Ia menambahkan, dalam kondisi krisis seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh negara-negara maju untuk melakukan tekanan kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia.
"Dalam posisi krisis seperti ini seharusnya pemerintah justru waspada dan pintar membuat strategi. Caranya dengan menguatkan kebijakan yang berbasis perkuatan ekonomi rakyat dan ekonomi domestik yang selama ini tersubordinasi," katanya.
Pihaknya mengusulkan agar regulasi impor dikonsentrasikan untuk menumbuhkan industri rakyat.
Misalnya dengan memberikan insentif kepada impor barang modal yang mendukung industri pangan dan energi.
"Jadi ada proses substitusi terhadap importasi pangan dan energi kita yang dominan saat ini dan sekaligus menjadi upaya untuk membangkitkan industri kita yang mengalami tren penurunan," katanya.
Hal itu, kata Suroto, akan berdampak sangat luas dan secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap persoalan ketenagakerjaan, bergairahnya kembali sektor pertanian, perikanan dan ekonomi rakyat lainnya.
"Reformasi regulasi ini juga bisa diperluas ke berbagai sektor. Tapi intinya jangan sampai melepaskan kedaulatan dengan berbagai fasilitas seperti 'tax holiday', pembangunan infrastruktur korporasi, dan faktor endorsement lainnya yang dalam jangka panjang justru akan semakin mencekik kita," katanya.
