Washington (ANTARA) - Komite Regulasi DPR AS meloloskan rencana undang-undang (RUU) yang menjatuhkan sanksi bagi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai respons atas permintaan jaksa ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel.
Pemungutan suara pada Senin (3/6) untuk meloloskan draf "Undang-Undang Penanggulangan Pengadilan Ilegal" berakhir dengan 9 suara setuju dan 3 menentang.
Pada 20 Mei, jaksa ICC Karim Khan mengajukan permintaan agar surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Galant, serta para petinggi Hamas–kelompok perlawanan Palestina.
RUU yang diloloskan pada Senin itu memungkinkan ICC dan pihak-pihak asing lain yang mendukungnya untuk dijatuhi sanksi karena berupaya menangkap, menahan, atau mengadili orang-orang yang dilindungi oleh AS dan para sekutunya.
Definisi orang yang dilindungi dalam RUU itu mencakup warga negara asing atau penduduk sah di negara-negara sekutu AS yang tidak setuju dengan keputusan ICC.
"Jika ICC bersikeras mengincar Israel, sebuah negara demokrasi yang sedang membela diri dari kejahatan, AS harus melawan mereka dan memastikan konsekuensi bagi para birokrat internasional ini," kata Pemimpin Mayoritas DPR AS Steve Scalise dalam sebuah pernyataan.
Pada 7 Oktober, Hamas melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel, yang menewaskan hampir 1.200 orang dan menyandera sekitar 240 orang lainnya, menurut Tel Aviv.
Israel kemudian melancarkan operasi militer di Jalur Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 36.400 orang di wilayah kantong Palestina itu, menurut otoritas setempat.
Menurut Scalise, Hamas "sepenuhnya bertanggung jawab" atas kematian para korban dalam konflik tersebut.
Pemerintah AS di bawah Presiden Joe Biden sangat menentang undang-undang tersebut, kata Gedung Putih dalam pernyataannya pada Senin.
Ada cara yang lebih efektif untuk melindungi Israel dan mempertahankan posisi AS di ICC, sebut pernyataan itu, seraya menambahkan bahwa pemerintah siap bekerja sama dengan anggota parlemen untuk opsi-opsi lain.
Sumber: Sputnik
Berita Terkait
Kuba gabung Afrika Selatan, gugat Israel di ICJ
Sabtu, 22 Juni 2024 14:39 Wib
Ribuan warga Hungaria protes denda EU kepada Budapest terkait suaka
Minggu, 16 Juni 2024 9:46 Wib
MK perintahkan penghitungan ulang suara di 7 TPS Distrik Weriagar
Jumat, 7 Juni 2024 12:01 Wib
Tiga Hakim MA putuskan batas usia dilaporkan ke KY
Senin, 3 Juni 2024 15:54 Wib
Eks Hakim MK tekankan pentingnya kejujuran oleh penyelenggara pemilu
Senin, 27 Mei 2024 15:48 Wib
Netanyahu adakan rembuk darurat usai putusan Mahkamah Internasional
Sabtu, 25 Mei 2024 9:33 Wib
Biden tolak keputusan ICC untuk keluarkan surat penangkapan Netanyahu
Selasa, 21 Mei 2024 19:56 Wib
ICJ kaji permintaan Afrika Selatan setop serangan Israel di Rafah
Jumat, 17 Mei 2024 9:43 Wib