China sanksi 9 perusahaan militer AS karena jual senjata ke Taiwan

Beijing (ANTARA) - Pemerintah China menjatuhkan sanksi terhadap sembilan perusahaan militer Amerika Serikat (AS) yang menjual peralatan dan suku cadang kepada Taiwan.

"China telah mengambil tindakan balasan yang tegas dan mengumumkan akan menjatuhkan sanksi terhadap sembilan perusahaan industri militer AS," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian di Beijing, China pada Rabu (18/9).

Hal tersebut merespon tindakan Departemen Luar Negeri AS yang mengatakan bahwa mereka telah menyetujui penjualan suku cadang militer senilai sekitar 228 juta dolar AS (sekitar Rp3,4 triliun) kepada Taiwan yang untuk mempertahankan kesiapan tempur dalam menghadapi China.

Kesembilan perusahaan tersebut adalah Sierra Nevada Corporation, Stick Rudder Enterprises LLC, Cubic Corporation, S3 AeroDefense, TCOM, Limited Partnership, TextOre, Planate Management Group, ACT1 Federal Corporation dan Exovera Corporation.

Pemerintah China membekukan seluruh aset bergerak, tidak bergerak, dan jenis aset lainnya di dalam wilayah China dan organisasi maupun individu di China dilarang melakukan transaksi terkait, bekerja sama dan aktivitas lain dengan 9 perusahaan tersebut mulai 18 September 2024.

"Penjualan senjata AS ke wilayah Taiwan di China sangat melanggar prinsip satu China dan tiga komunike bersama China-AS. Hal ini sangat melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan China serta menimbulkan kerugian atas hubungan China-AS dan perdamaian serta stabilitas di Selat Taiwan," ungkap Lin Jian.

Penjualan senjata tersebut menurut Lin Jian mengirimkan sinyal yang salah kepada kekuatan separatis "kemerdekaan Taiwan".

"Kami mengecam dan menentang keras hal tersebut, dan telah mengajukan protes tegas kepada AS," tambah Lin Jian.

Menurut Lin Jian, AS terus mempersenjatai Taiwan, mendukung Lai Ching-te dan otoritas Partai Progresif Demokrat (DPP) yang mengupayakan "kemerdekaan Taiwan" serta memprovokasi prinsip "Satu China".

"Fakta ini sekali lagi membuktikan bahwa ancaman terbesar terhadap perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan gangguan terbesar terhadap status quo di Selat Taiwan adalah aktivitas separatis 'kemerdekaan Taiwan' dan kerja sama serta dukungan kekuatan eksternal atas Taiwan," tambah Lin Jian.

Taiwan, kata Lin Jian, adalah masalah inti dari China dan menjadi garis merah pertama yang tidak dapat dilintasi dalam hubungan China-AS sehingga upaya untuk "menggunakan kekuatan untuk mendukung kemerdekaan Taiwan" hanya akan membawa masalah.

"China mendesak AS untuk dengan sungguh-sungguh mematuhi prinsip 'satu China' dan tiga komunike bersama China-AS, segera menghentikan upaya berbahaya dalam mempersenjatai Taiwan, berhenti mendukung 'kemerdekaan Taiwan', dan berhenti merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. China akan mengambil tindakan tegas dalam menjaga kedaulatan, keamanan dan integritas wilayah nasional," tegas Lin Jian.

Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataan resminya mengatakan militer Taiwan tidak akan kesulitan dalam pengembalian, perbaikan dan pengiriman ulang suku cadang persenjataan ke angkatan bersenjata.

Penjualan tersebut, disebut AS, sesuai dengan hukum dan kebijakan AS sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Publik 96-8. Kongres AS juga diharapkan menyetujui penjualan tersebut.

Persetujuan penjualan senjata itu adalah ke-16 kalinya dalam pemerintahan Presiden Joe Biden mengesahkan penjualan barang dan jasa militer ke Taiwan.