Legislator : pemerintah naikkan harga TBS sawit

id Nasdem

Legislator : pemerintah naikkan harga TBS sawit

Ketua Fraksi Nasdem di DPRD Sulawesi Tengah Muh Masykur sedang memperlihatkan buah kelapa sawit di Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala. (Antaranews Sulteng/ Istimewa) (Antaranews Sulteng/ Istimewa/)

Palu,  (Antaranews Sulteng) - Anggota DPRD Sulawesi Tengah Muhamad Masykur mengemukakan pemerintah perlu menaikkan harga tanda buah segar (TBS) kelapa sawit, untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

"Harga tandan buah segar jatuh total. Kini hanya dihargai Rp700 oleh jejaring pembeli, termasuk pihak perusahaan PT Lestari Tani Teladan (PT. LTT)," ucap Anggota DPRD Sulteng Muhamad Masykur, di Palu, Kamis.

Masykur menilai harga jual Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah memiskinkan warga di daerah tersebut.

Saat ini, urai Masykur, harga sawit yang bersumber dari hasil kebun sawit mandiri miliki warga hanya dihargai seperti itu.

Sementara produksi sawit milik warga sangat banyak. Terhampar di luasan 13.000 hektare hampir setara dengan luasan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) yang saat ini beroperasi di wilayah Kecamatan Pasangkayu.

Ketua Fraksi Nasdem di DPRD Sulteng itu menyebut tidak ada pilihan lain bagi petani. Dengan harga seperti itu sangat menyakitkan. Pihak perusahaan suka-sukanya menentukan harga. Praktik monopoli ini jadi masalah tersendiri di wilayah Sulawesi Tengah.

Sementara itu menurut Nyoman, salah satu perwakilan warga dari Kecamatan Riopakava, dengan harga tandan buah segar di perusahaan Rp1.000 dan Rp700 harga di tempat membuat petani makin susah.

Padahal tanaman sawit merupakan komoditi unggulan di Kecamatan Riopakava sebanyak 80 persen produksi pertanian bersumber dari kelapa sawit. Permainan harga sudah menjadi cerita biasa dikalangan petani," kata Nyoman.

Problem ini, kata Masykur telah dibahas bersama Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah (Walhi) dan warga dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan Komisi II DPRD Sulawesi Tengah bertempat di Baruga Pertemuan Kantor DPRD (18/9).

Salah satu problem yang mengemuka dalam rapat tersebut karena belum adanya standar harga yang di tentukan oleh pemerintah.

Rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi II Lukky Semen (Ketua Fraksi PDIP) didampingi Erwin Lamporo (Hanura), Nasution Camang (Nasdem) dan Muh. Masykur (Nasdem).

Baca juga: Legislator desak pemerintah selesaikan batas Sulteng dan Sulbar