Legislator minta Pemkab Sigi segera temukan solusi penyebab banjir bandang

id Sigi,Banjir Sigi,Kulawi,NasDem

Legislator minta Pemkab Sigi segera temukan solusi penyebab banjir bandang

Jalur jalan yang tertutup bebatuan akibat banjir dan longsor berhasil dibuka, Kamis (15/8), sehingga 3 kecamatan di dataran Kulawi, Kabupaten Sigi, sudah terbuka setelah tertutup selama dua hari terakhir (Antaranews Sulteng/Temi Ta'au)

Sudah cukup duka bencana jadi bahan ajar, bagi kita. Saatnya meninggalkan pendekatan pembangunan secara parsial dan sektoral. Tambal sulam hanya membuat pembangunan kita bergerak lambat
Palu (ANTARA) - Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Moh Masykur mengatakan Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulteng harus segera mencari solusi dari akar masalah penyebab terjadinya banjir bandang yang berentetan melanda Dolo Selatan, Kulawi, dan Gumbasa.

"Pemerintah daerah mesti mengambil langkah tegas, memastikan sebab pemicu bencana banjir tersebut. Jika penyebabnya salah satunya dikarenakan adanya aktifitas penggundulan hutan maka hendaknya segera dicarikan solusi," kata Masykur, di Palu, Kamis.

Sigi menjadi salah satu wilayah terdampak gempa dan likuefaksi. Belum hilang ingatan dan derita warga atas bencana 28 September 2018 lalu.

Duka kembali menyelimuti warga didaerah itu setelah banjir bandang melanda Desa Bangga di Kecamatan Dolo Selatan menambah derita tersendiri bagi masyarakat yang tertimpa.

Begitu juga dengan banjir bandang yang melanda Tuva di Kecamatan Gumbasa. Kini Warga di Desa Namo dan Sadaunta kembali merasakan ganasnya banjir bandang.

"Duka bencana alam yang terus terjadi di kabupaten Sigi hendaknya jadi peringatan bagi kita semua. Terlebih pascabencana gempa, likuefaksi 28 September 2018. Khusus di Kabupaten Sigi bencana alam banjir bandang amat sering terjadi, khususnya di Kecamatan Dolo Selatan, Gumbasa dan Kulawi," kata Masykur yang merupakan Ketua DPD NasDem Sigi.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng ini mengemukakan, jika salah satu penyebab banjir karena adanya aktivitas penebangan pohon atau perambahan hutan, maka solusinya bisa dilakukan melalui skema pembangunan secara integratif, partisipatif dengan mengarus utamakan aspek mitigasi bencana.

"Sudah cukup duka bencana jadi bahan ajar, bagi kita. Saatnya meninggalkan pendekatan pembangunan secara parsial dan sektoral. Tambal sulam hanya membuat pembangunan kita bergerak lambat," sebut dia.

Ketua Fraksi NasDem di DPRD Sulteng itu menilai, dalam jangka menengah kebutuhan penataan kawasan ruang dan wilayah perlu disegerakan. Agar pemda bisa leluasa meredesain pembangunan Sigi tanggap bencana.