Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta pengusaha perikanan di berbagai daerah tertib membayar pajak serta tidak melakukan penangkapan ikan yang berlebihan sehingga membuat sumber daya laut tidak berkelanjutan.
Menteri Edhy dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, meminta pelaku usaha perikanan tangkap untuk melaporkan hasil tangkapan secara benar dan membayar pajak secara tertib.
Selain itu, ujar dia, Menteri Kelautan dan Perikanan juga meminta pelaku usaha untuk mengusung konsep sustainability (keberlanjutan) dalam menjalankan usaha.
"Kadang-kadang karena sudah merasa untung 10, maunya untung 100. Untung 100, maunya 1.000. Kita harus bikin komitmen dan kesepakatan kalau kita semua akan menjaga keberlanjutan dan kelangsungan bisnis kita di industri kelautan ini," paparnya.
Untuk menjaga agar usaha penangkapan ikan ini terus memberikan laba dan mampu menopang kehidupan para pelaku usaha dan para pekerjanya, Menteri Edhy mengimbau pelaku usaha tidak melakukan penangkapan ikan secara berlebihan.
Pelaku usaha juga dinilai memegang peran penting bagi perekonomian negara melalui penerimaan pajak dari sektor perikanan. Kebijakan pemerintah melarang transshipment atau bongkar muat di tengah laut juga dilakukan atas dasar pertimbangan tersebut.
Menteri Edhy berpendapat, bongkar muat di tengah laut membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk mentransfer hasil tangkapannya ke kapal angkut yang sudah menunggu di laut lepas untuk kemudian dikirim ke luar negeri dengan harga yang lebih tinggi.
"Negara manapun tidak akan ada kekuatannya tanpa melibatkan rakyat (nelayan). Negara manapun ekonominya tidak akan kuat kalau pelaku usahanya tidak diberi tempat seluas-luasnya untuk berusaha," ucapnya.
Menteri Edhy juga mengingatkan agar pelaku usaha perikanan tangkap tidak terlibat dalam berbagai tindak kriminal seperti penyelundupan obat-obatan, satwa yang dilindungi, perbudakan, maupun perdagangan orang.
Senada, Dirjen Perikanan Tangkap KKP M. Zulficar Mochtar juga meminta kerja sama dari para pelaku usaha untuk tertib membayar pajak agar segala perizinan dapat diproses.
Zulficar menyebut, guna mengoptimalkan proses perizinan, pihaknya juga akan memanfaatkan perkembangan teknologi melalui perizinan daring agar para pelaku usaha dapat mengurus perizinan dengan cepat dan dari mana saja.
“Kami masih temukan pelanggaran-pelanggaran zonasi, ada kapal-kapal yang markdown (menurunkan bobot dari ukuran kapal sesungguhnya)," katanya.
Baca juga: Edhy Prabowo sebut Menkeu setujui kapal sitaan untuk dihibahkan
Baca juga: Edhy Prabowo: penenggelaman kapal tanpa pembimbingan pada nelayan tak guna
Berita Terkait
Impor beras dari Thailand dua juta ton jika produksi kurang
Senin, 19 Februari 2024 7:23 Wib
Edhy Prabowo bebas bersyarat sejak Agustus 2023
Kamis, 30 November 2023 6:13 Wib
Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo divonis 5 tahun penjara
Kamis, 15 Juli 2021 16:49 Wib
Pledoi Edhy Prabowo: Prabowo Subianto sebagai sosok ayah
Jumat, 9 Juli 2021 20:18 Wib
Penyuap Edhy Prabowo divonis 2 tahun penjara
Kamis, 22 April 2021 3:00 Wib
Jaksa KPK beri status "justice collaborator" kepada penyuap Edhy Prabowo
Rabu, 7 April 2021 18:23 Wib
Saksi: "Paus" jadi kode mantan Menteri KKP Edhy Prabowo
Rabu, 17 Maret 2021 19:56 Wib
Jaksa KPK akan hadirkan Edhy Prabowo sebagai saksi dalam persidangan
Rabu, 17 Maret 2021 9:39 Wib