Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin berharap Pemerintah Provinsi melakukan upaya-upaya konkret yang inovatif dalam mewujudkan percepatan pengentasan kabupaten tertinggal.
"Pengentasan daerah tertinggal sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kabupaten yang masih tertinggal, baik dari aspek ekonomi sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana dasar," kata Ma'ruf saat membuka rapat koordinasi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa.
Ia menjelaskan pada tahun 2020, ditetapkan 62 kabupaten sebagai daerah tertinggal dan ini menjadi acuan bagi pemerintah supaya fokus memberikan perhatian khusus selama periode 2020-2024.
Oleh karena itu, kementerian dan lembaga yang terlibat dalam upaya pengentasan kabupaten tertinggal diminta terus melakukan percepatan, berkolaborasi dengan para pihak, termasuk pemerintah provinsi.
"Upaya ini sejalan dengan visi Indonesia emas 2045, yaitu menjadi bangsa maju dan sejahtera disertai dengan generasi produktif berkualitas serta mampu bersaing dengan bangsa maju lainnya," ujarnya.
Menuju visi tersebut, katanya, isi pemerataan pembangunan kewilayahan, penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem serta percepatan di wilayah tertinggal terdepan dan terluar (3T) menjadi fokus pemerintah saat ini.
Menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) sejak 2004 hingga 2019 telah mengentaskan 182 kabupaten tertinggal, dan ditargetkan pada periode 2020 hingga 2024 ada 25 kabupaten terentaskan.
Dengan langkah-langkah percepatan ini, tahun depan masih tersisa 37 daerah tertinggal untuk dilakukan pengerasan.
"Saya mengapresiasi kerja Pemprov Sulawesi Tengah mampu mengentaskan tiga kabupaten yang tersisa, yakni Kabupaten Sigi, Donggala dan Tojo Una-una. Terentaskannya tiga daerah tersebut, Sulawesi Tengah telah terlepas dari kategori daerah tertinggal," ucap Ma'ruf.
Ia berpesan bagi provinsi lain yang sudah bebas dari daerah tertinggal supaya mempertahankan predikat itu, sebab hal ini bukan hanya menyangkut ketertinggalan, tetapi juga bersinggungan dengan kemiskinan.
"Keseriusan Pemda Sulteng supaya diikuti pemerintah provinsi lainnya yang masih memiliki daerah tertinggal," kata Wapres.
