Yerusalem (ANTARA) - Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid pada Minggu (17/12) menyerukan untuk segera digelarnya pemilu baru di tengah serangan yang masih berlangsung di Jalur Gaza.
"(Benjamin) Netanyahu tidak bisa terus menjadi perdana menteri," ujar Lapid kepada surat kabar Yedioth Ahronoth.
Lapid melanjutkan bahwa "pemilu dapat diadakan selama perang."
Ini pertama kalinya pemimpin oposisi Israel menyerukan pemilu baru di tengah serangan ke wilayah kantung Palestina yang dikepung tersebut.
Seruan itu muncul di tengah meningkatnya kritikan terhadap Netanyahu atas kegagalannya untuk mengaku bertanggung jawab atas serangan lintas batas yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober.
Jajak pendapat terbaru Institut Penelitian Lazar untuk harian Israel Maariv menemukan bahwa hanya 27 persen warga Israel yakin bahwa Netanyahu adalah orang yang tepat untuk menjalankan pemerintahan.
Jajak itu juga menemukan bahwa 49 persen warga Israel, atau sekitar setengahnya, meyakini bahwa Benny Gantz, ketua Partai Persatuan Nasional, adalah sosok terbaik untuk memimpin pemerintahan negara.
Banyak warga Israel berharap penyelidikan pasca-perang atas serangan Hamas akan mengakhiri karir politik Netanyahu, yang terpilih sebagai perdana menteri pada 2022. Belum ada tanggapan dari Netanyahu mengenai pernyataan Lapid.
Israel telah melancarkan serangan udara dan darat di Jalur Gaza sebagai pembalasan atas serangan Hamas, yang menewaskan sedikitnya 18.800 warga Palestina, sebagian besar anak-anak dan wanita serta melukai 51.000 lainnya, menurut otoritas kesehatan di wilayah kantong tepi pantai tersebut.
Hampir 1.200 orang diyakini tewas dalam serangan Hamas, sementara lebih dari 130 sandera masih disandera.
Sumber: Anadolu
Berita Terkait
Tujuh KPU kabupaten di Provinsi Sulteng tetapkan caleg terpilih Pemilu 2024
Jumat, 3 Mei 2024 18:09 Wib
KPU Parigi Moutong butuh 115 orang PPK bantu selenggarakan pilkada
Kamis, 2 Mei 2024 18:56 Wib
KPU Kabupaten Sigi tunda penetapan anggota DPRD terpilih Pemilu 2024
Sabtu, 27 April 2024 11:44 Wib
KPU: Honor PPK Pilkada serentak sama dengan Pemilu 2024
Rabu, 24 April 2024 6:58 Wib
Pakar hukum: Putusan MK bersifat final dan mengikat
Selasa, 23 April 2024 8:06 Wib
Ketua MPR ajak elemen bangsa hormati putusan MK
Senin, 22 April 2024 7:30 Wib
Bawaslu RI sebut penyelenggara pemilu wajib ikuti putusan MK
Minggu, 21 April 2024 12:43 Wib
Bawaslu RI sebut persiapan PHPU Pileg menyesuaikan perkara teregister
Minggu, 21 April 2024 12:38 Wib