Timika (antarasulteng.com) - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo
menegaskan, operasi penumpasan Kelompok Kriminal Bersenjata-Tentara
Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (KKB-TPN OPM) di Distrik
Tembagapura, Papua pada Jumat (17/11) semata-mata demi menyelamatkan
masyarakat sipil.
"Gerakan separatis ini sudah melakukan pembunuhan. Kemudian
melakukan penyanderaan. Penyanderaan itu bukan disekap dalam satu
ruangan, tetapi di suatu lokasi dan membuat mereka tidak bisa
kemana-mana, tidak mendapat layanan apapun, baik pendidikan, kesehatan,
dan lainnya," kata Gatot di Tembagapura, Mimika, Minggu.
Panglima TNI Gatot Nurmantyo bersama sejumlah pejabat teras Mabes
TNI secara khusus datang ke Tembagapura, Timika, pada Sabtu (18/11)
dalam rangka menganugerahkan kenaikan pangkat luar biasa kepada 58
prajurit TNI yang terlibat langsung dalam tim penumpasan KKB-TPN OPM.
Para prajurit TNI yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa itu
berasal dari kesatuan Batalyon Infanteri 751 Rider Jayapura, Komando
Pasukan Khusus (Kopassus), dan Peleton Intai Tempur (Tontaipur) Kostrad.
Upacara penganugerahan kenaikan pangkat luar biasa kepada puluhan
prajurit TNI itu berlangsung di Kampung Utikini Lama, Distrik
Tembagapura, Minggu pagi.
Panglima mengatakan sedianya pemberian kenaikan pangkat luar biasa
itu dilaksanakan di Kampung Kimbeli atau Kampung Banti yang marupakan
lokasi penyanderaan.
Namun rencana itu dibatalkan lantaran akses jalan ke dua kampung
itu dalam kondisi rusak berat lantaran digali menggunakan alat berat
oleh pihak KKB-TPN OPM beberapa waktu lalu.
Panglima TNI menegaskan selama ratusan warga sipil diisolasi di
Kimbeli, Banti dan area longsoran dekat Kali Kabur, warga mendapatkan
perlakuan yang tidak manusiawi dari KKB-TPN OPM.
"Para sandera juga terintimidasi, bahkan 12 wanita dilaporkan
mengalami kekerasan seksual," ujar orsng nomor satu di jajaran TNI itu.
Tidak itu saja, sebagian warga sipil mengaku dijarah dan dirampas harta bendanya.
Berdasarkan data yang diterima pihak kepolisian, jumlah uang yang
dirampas mencapai Rp107,5 juta, emas hasil dulangan yang dijarah
sebanyak 254,4 gram, dan sebanyak 200-an telefon genggam disita oleh
KKB.
Jenderal Gatot menegaskan tindakan tersebut tidak bisa dibiarkan
terus berlangsung sehingga negara melalui aparat TNI dan Polri harus
hadir untuk menyelamatkan masyarakat sipil.
"Urgensinya, karena penyanderaan sudah dilakukan sejak tanggal 1
November dan semakin hari kesehatan para sandera semakin menurun,
kelaparan karena persediaan logistik mereka sudah mulai habis sehingga
harus segera diambil tindakan tegas," jelas Panglima TNI.
Tindakan tegas itu harus segera dilakukan mengingat berbagai upaya
pendekatan telah dilakukan oleh Kapolda Papua Irjen Polisi Boy Rafli
Amar bersama para tokoh tapi tidak juga meluluhkan hati para anggota
kelompok separatis bersenjata itu.
"Pak Kapolda sudah menggunakan berbagai macam cara untuk negosiasi,
baik melalui tokoh gereja, tokoh masyarakat, Pemda dan semua upaya
dilakukan," jelas Gatot.(skd)
Berita Terkait
Massa pendukung Prabowo-Gibran memadati sepanjang jalan Gatot Subroto
Sabtu, 10 Februari 2024 11:47 Wib
Satu orang tewas saat kebakaran rumah di Klender
Jumat, 27 Oktober 2023 7:40 Wib
Prabowo-Gibran jalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto
Kamis, 26 Oktober 2023 7:45 Wib
Polisi ungkap sumber kebakaran di gedung K-link dari tabung gas
Rabu, 19 Juli 2023 10:10 Wib
Kapolri Listyo Sigit Prabowo tunjuk Komjen Agus Andrianto sebagai Wakapolri
Senin, 26 Juni 2023 7:53 Wib
Bengkel motor di Pondok Kelapa ludes terbakar
Rabu, 1 Maret 2023 9:12 Wib
Mengenal sosok Jaksa Agung RI pertama Raden Gatot Taroenamihardja
Selasa, 30 November 2021 15:37 Wib
Sesmenpora jelaskan aturan kedatangan dan kepulangan peserta PON Papua
Kamis, 23 September 2021 15:15 Wib