Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengencarkan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal (SPM) khususnya di bidang perumahan rakyat.
"Kegiatan seperti ini sangat perlu diberikan apresiasi karena untuk pelayanan publik yang lebih maksimal," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Elim Somba saat membuka sosialisasi SPM di aula Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Palu, Senin.
Elim menegaskan penerapan SPM oleh pemerintah daerah mutlak harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan juga terintegrasi dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra OPD hingga RKPD.
Elim menjelaskan pemerintah pusat sudah menetapkan SPM perumahan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota, diantaranya penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana hingga fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.
Baca juga: Perpres penguasaan tanah dalam kawasan hutan disosialisasikan di sulteng
"Sosialisasi ini untuk memberi pembekalan dalam rangka menerapkan SPM bidang perumahan rakyat sesuai ketentuan," ujarnya.
Ketentuan lain kata Elim, diantaranya Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang standar teknis pelayanan minimal pekerjaan umum dan perumahan rakyat lampiran II SPM bidang perumahan rakyat.
"Karena setiap warga berhak hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk memiliki tempat tinggal (rumah) dan lingkungan hidup yang baik dan sehat," jelas Elim.
Sosialisasi diikuti 45 peserta dari unsur dinas pelaksana bidang PUPR dan Bappeda serta narasumber dari Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Muriah Istantia dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Vony Febriana Pratiwi./*
Berita Terkait
Ditresnarkoba Polda Sulteng musnahkan tiga kilogram sabu
Selasa, 7 Mei 2024 22:13 Wib
BPJAMSOSTEK dan Pemkab Parigi Moutong serahkan santunan ahli waris Rp297 juta
Selasa, 7 Mei 2024 22:13 Wib
Forum Petani Plasma Buol sayangkan penganiayaan petani plasma
Selasa, 7 Mei 2024 21:14 Wib
Kejati Sulteng periksa kades Ambunu dugaan korupsi lahan mangrove
Selasa, 7 Mei 2024 16:16 Wib
BPS: Jumlah pengangguran di Sulteng turun sebanyak 6,18 ribu orang
Selasa, 7 Mei 2024 14:34 Wib
Kemenag: 126 calon haji Parigi Moutong berangkat di kloter 14
Selasa, 7 Mei 2024 13:39 Wib
BPJAMSOSTEK bayar klaim peserta didaftarkan Pemkot Palu Rp6 miliar
Selasa, 7 Mei 2024 13:38 Wib
Polda Sulteng gandeng tokoh agama bentengi warga dari paham radikal
Selasa, 7 Mei 2024 13:38 Wib